oleh

Aher: Pers Berperan Penting Dalam Menyukseskan Pesta Demokrasi

BANDUNG BBCom— Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo, asosiasi media dan wartawan, Bawaslu serta masyarakat pemerhati media bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), mendeklarasikan netralitas dan independensi pers dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (10/4/2018).

Deklarasi dirasa perlu mengingat tensi politik menjelang Pilkada serentak 2018 di sejumlah daerah kembali meningkat. Termasuk di Jabar yang akan menggelar Pilkada serentak di 16 kabupaten/kota dan satu provinsi bulan Juni nanti yang dikhawatirkan akan ada pemanfaatan pers, menarik-narik media, bahkan membuat media baru untuk memenangkan politik dengan mencederai nilai luhur pers.

Gubernur Aher menuturkan, pers berperan penting dalam menyukseskan pesta demokrasi. Media cetak, elektronik, dan online selain menyampaikan informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial, juga bertanggung jawab mengawal penyelenggaraan pilkada serentak.

“Media harus jadi jembatan atas hak demokrasi masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap penyelenggara pilkada,” tuturnya.

Aher meminta media yang menyediakan rubrik khusus kegiatan kampanye parpol atau paslon berlaku adil dan berimbang. Untuk itu, media dalam penyelenggaraan pilkada ini berperan aktif dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

BACA JUGA  SMSI Dukung Imbauan Dewan Pers, Tolak Permintaan THR

“Kebebasan pers menjadi penting sebagai penyedia sumber informasi yang independen untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat,” ujar Aher.

Aher berharap, deklarasi peliputan media profesional untuk pilkada/pemilu berkualitas ini memperkuat komitmen media dalam mendukung pilkada yang jujur, adil, demokratis, damai, dan bermartabat khususnya di wilayah Jabar dan Indonesia.

“Semoga sesuai dengan tagline Pilgub Jabar Semarak (semangat, mandiri, ramah, dan aksesibel) dan pilkada serentak Gembira (Gerakan membangun demokrasi yang bermartabat dan adil),” ucap Aher.

Deklarasi yang diucapkan bersama oleh para wartawan berbagai media dan platform, wartawan freelance, dan kontributor ini, bertekad akan menjaga independensi ruang redaksi, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan mewujudkan jurnalisme yang sehat bagi kepentingan masyarakat secara luas. Para awak dan pimpinan media ini juga bertekad menciptakan suasana teduh jelang pilkada/pemilu dengan mengantarkan masyarakat memilih pemimpin terbaik sesuai hati nuraninya. Meneguhkan kembali batasan yang membedakan secara tegas antara berita dengan iklan, menolak pemuatan pernyataan narasumber yang bermuatan kebencian, SARA, serta menolak segala bentuk hoax dan model kampanye negatif.

BACA JUGA  Hendry Ch Bangun : Terkait Polemik Wartawan Dengan Walikota Bogor, Kita Tidak Perlu Mencari Kesalahan

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, menyambut baik deklarasi tersebut karena akan semakin meningkatkan profesionalisme wartawan. Yosef mengungkapkan, ada sejumlah daerah di Jabar yang saat penyelenggaran pilkada dimanfaatkan oleh oknum wartawan untuk mengeruk keuntungan.

“Di beberapa kabupeten di Jabar menjadi sarang para wartawan yang “seram”, seperti Cirebon, Kuningan, dan Bekasi,” sebutnya.

Dewan Pers selalu mengingatkan kepada berbagai pihak seperti pemerintah daerah agar saat masa kampanye tidak memberikan “THR” kepada wartawan.

“Kami selalu mengingatkan saat masa kampenye ini khususnya di bulan ramadhan nanti, pemda agar tidak memeberikan “THR” kepada para wartawan, jadi jangan memberikan tunjangan-tunjangan karena itu menyalahi aturan dan mencoreng nama baik wartawan, kami juga akan layangkan surat edaran. Yang diperlukan wartawan itu adalah kutipan-kutipan berita,” ungkapnya.

Di akhir deklarasi digelar acara seminar bertemakan tantangan media meliput pemilu berkualitas yang diikuti para wartawan dengan sejumlah narasumber dari pakar media massa. (***)

Komentar

Berita Terbaru