BANDUNG | BBCOM – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung, meminta pemerintah segera memberikan jaminan rasa aman serta kepastian kepulangan bagi jemaah umrah asal Indonesia yang hingga kini masih tertahan di Tanah Suci.
Permintaan itu disampaikan menyusul terganggunya sejumlah penerbangan internasional akibat eskalasi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Dampaknya, sebagian jemaah umrah asal Indonesia belum dapat kembali ke Tanah Air dan masih berada di Mekkah serta Madinah.
Untung menegaskan, perhatian pemerintah tidak hanya diperlukan bagi para jemaah di Tanah Suci, tetapi juga terhadap keluarga mereka di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, yang menunggu dengan penuh kecemasan.
“Pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan ketenangan, baik kepada jemaah maupun keluarga yang menunggu di rumah,” ujar Untung di Bandung, Sabtu (7/3/2026).
Ia menjelaskan, kondisi yang terjadi di Timur Tengah merupakan situasi darurat (force majeure) yang berdampak langsung pada operasional maskapai dan bandara internasional.
“Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah memengaruhi operasional penerbangan. Akibatnya, banyak warga Indonesia tertahan di Mekkah dan Madinah karena jadwal penerbangan terganggu,” katanya.
Selain aspek keamanan, Untung juga menyoroti beban tambahan yang harus ditanggung para jemaah akibat keterlambatan kepulangan, mulai dari biaya akomodasi hingga kebutuhan sehari-hari selama berada di Tanah Suci.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan adanya perlindungan dan bantuan bagi para jemaah agar tidak terbebani secara finansial.
“Jemaah tentu harus mengeluarkan biaya tambahan. Pemerintah perlu hadir, termasuk memberikan informasi yang akurat kepada keluarga di Indonesia agar tidak terjadi simpang siur kabar yang menimbulkan kepanikan,” ujarnya.
Untung menambahkan, sebagian besar jemaah sebelumnya dijadwalkan pulang melalui rute transit di Uni Emirat Arab, seperti Dubai dan Abu Dhabi. Namun, gangguan operasional di sejumlah bandara kawasan tersebut membuat perjalanan mereka terhambat.
Karena itu, ia mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis, termasuk membuka opsi pengalihan rute penerbangan langsung ke Indonesia tanpa transit di wilayah terdampak.
“Langkah cepat dan antisipatif sangat diperlukan agar para jemaah bisa segera kembali ke Tanah Air dengan aman,” pungkasnya. (***)
