BANDUNG | BBCOM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Rafael Situmorang SH, mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
“Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan agar tidak ada lagi anak-anak yang dirugikan sebagai penerima manfaat utama program ini,” tegas Rafael, pekan lalu.
Rafael, yang mewakili daerah pemilihan Kota Bandung dan Cimahi, menilai kasus keracunan ini merupakan alarm serius bagi penyelenggara program MBG. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan serta pengawasan terhadap distribusi makanan dalam program tersebut.
Belakangan, sejumlah insiden terkait program MBG banyak diberitakan, mulai dari keluhan soal kualitas makanan hingga dugaan keracunan yang melibatkan pelajar. Kondisi ini menimbulkan beragam wacana di masyarakat, termasuk usulan agar bentuk program MBG diubah menjadi bantuan langsung yang diserahkan kepada orang tua untuk memasak sendiri.
“Lebih baik bantuan ini diberikan langsung kepada orang tua agar mereka yang memasak makanan bergizi bagi anak-anaknya,” ujar Rafael.
Kasus keracunan terbaru yang terjadi di Cipongkor ini mengakibatkan ratusan siswa mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu MBG di sekolah. Data yang diterima menunjukkan korban mencapai 301 pelajar, dengan sebagian besar dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan.
Rinciannya adalah 116 siswa dirawat di Puskesmas Cipongkor, 13 orang di Bidan Desa Sirnagalih, 27 orang di RSUD Cililin, 127 orang di Posko Kecamatan Cipongkor, serta 18 siswa lainnya mendapatkan perawatan di RSIA Anugrah.
Tak hanya di Cipongkor, kasus serupa juga dilaporkan di Kabupaten Garut, di mana sebanyak 569 siswa mengalami gejala muntah, mual, dan diare usai mengonsumsi menu MBG. Kejadian berulang tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait kualitas bahan pangan, higienitas proses pengolahan, serta pengawasan pelaksanaan program secara keseluruhan.
Rafael menegaskan, pemerintah harus menjadikan keselamatan dan kesehatan anak sebagai prioritas utama. Pemerintah juga wajib memperbaiki mekanisme pengadaan dan distribusi makanan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa depan. (adip/dd)
