DPRD Kabupaten Bandung Terima Aliansi Masyarakat Terkait Beberapa Isu Yang jadi Atensi Publik.

KABUPATEN BANDUNG | BBCOMKamis (9/10/2025), Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung menyampaikan aspirasi yang menjadi isu penting dan strategis yang akhir ahir ini menjadi atensi publik seperti Perda Kabupaten Bandung No.11 tahun 2023 tentang pendirian PT Bandung Daya Sentosa (BDS) dan penyertaan modal pemerintah serta isu persoalan revitalisasi Pasar Banjaran yang dinilai memberikan dampak dan persoalan, baik terhadap aspek sosial ekonomi serta banyaknya pedagang yang disebut sebut kehilangan tempat berjualan.

Selain isu PT BDS dan revitalisasi Pasar Banjaran, diangkat pula isu tentang adanya monopoli dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bandung dan soal konflik komersialisasi dalam pengeloaan air bersih di Kecamaan Pacet, serta isu lemahnya pembinaan kepemudaan di Kabupaten Bandung.

Penyampaian aspirasi yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kabupaten Bandung yang berlanjut dengan diterimanya perwakilan dari Aliansi Masyafakat Kabupaten Bandung (AMB) untuk beraudiensi dengan DPRD Kabupaten Bandung itu meskipun berjalan cukup alot, namun berlangsung cukup tertib dan mendapat kawalan dari aparat keamanan. Pada saat itu, audiensi selain dihadiri oleh  perwakilan Aliansi Masyarakat Bandung Kabupaten Bandung,  hadir pula  Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj, Renie Rahayu Fauzi, SH, Wakil Ketua H. Firman B. Sumantri, H. Tony Fathony, dan Dr. M. Akhiri Hailuki.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi mengatakan bahwa DPRD senantiasa aspiratif untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat Kabupaen Bandung untuk kemudian akan diselesaikan bersama dengan eksekutif. “Meskipun audiensi berjalan cukup alot, namun berlangsung dengan tertib dan kondusif untuk kemudian  dicarikan solusi bersama untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” uja Hj. Remie.

Ditegaskannya, DPRD akan terus berkomitmen menindak lanjuti setiap aspirasi yang disampaikan, dan akan dikomunikasikan dengan eksekutif untuk ditindak lanjuti. “Kami berkomitmen untuk membuka ruang dialog dan menampung setiap aspirasi guna memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabuparen Bandung. Dalam hal ini kami akan berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan. ” tegasnya. (teddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *