KBB | BBCOM | Pimpinan & Anggota Pansus I LKPJ DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat dengan Mitra kerja Komisi V yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas DP3AKB.
Rapat Kerja Dalam rangka Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2022. bertempat di Ballroom Mason Pine Hotel, Rabu, (12/04/2023).
Anggota Pansus I LKPJ H. Mirza Agam Gumay mengatakan, Hari ini pansus I LKPJ DPRD Jawa Barat mengundang Mitra Kerja dari eksekutif khususnya dari Mitra Komisi V untuk membahas Bidang Kesra ada 6 dinas yg di Undang yaitu, Biro Kesra, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda Olahraga, serta Dinas DP3AKB.
“Bahkan satu upaya untuk menggali lebih dalam kinerja masing-masing dinas tersebut pada tahun 2022 ini berkaitan betul dengan bentuk upaya membandingkan seperti apa capaian Kinerja Gubernur berdasarkan RPJMD” ujar Mirza Agam Gumay.
Dirinya melanjutkan dari hal-hal yang kita dapat gali berdasarkan jawaban dan juga berdasarkan presentasi dari OPD, beberapa hal memang cukup banyak tercapai namun juga masih banyak hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian.
“Misalnya Seperti indeks Pembangunan Manusia dan indeks pembangunan pemuda Jawa Barat yang masih tertinggal jauh dan juga masalah stunting yang masih cukup tinggi dan juga masalah kesejahteraan secara umum, masalah kemiskinan pengangguran yang memang masih menjadi masalah terutama pengangguran yang masih juara nasional” paparnya lagi.
H. Mirza Agam Gumay juga mengatakan bahwa hal ini perlu menjadi perhatian khusus yang nantinya harus dilakukan oleh semua lintas sektor dinas yang bekerja sama terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang langsung berurusan dengan kepentingan masyarakat.
“Ini perlu perhatian khusus dan mungkin tidak hanya bisa di lakukan oleh satu dua dinas saja, tetapi harus semua lintas sektor lintas dinas bekerja sama terutama berkaitan dengan hal-hal yang memang langsung berurusan kepentingan masyarakat banyak” ujar politisi dari Partai Gerindra ini.
Lanjutnya lagi, “Itu perlu segera menjadi satu rekomendasi dari pansus yang nanti kemudian di tahun-tahun kedepan melakukan perbaikan bagi program yang ada termasuk dari regulasi dan kebijakan dari pemerintah provinsi Jawa Barat”, tutupnya. (adv/ded)
