Transfaransi BBWS Citanduy di Pertanyakan

19 Mei 2016 / 09:34 WIB Dibaca sebanyak: 2339 kali Tulis komentar

BANJAR BB-  Sebanyak lebih kurang 15 paket pekerjaan babad rumput yang di kelolah oleh BBWS Cidanduy  tersebar di  Jateng dan Jabar, nilai kontrak rata-rata antara Rp 80Juta – 100Juta/paket.  Anehnya pekerjaan penunjukan langsung tersebut dikerja sebelum SK PPK dikeluarkan.

Proyek pekerjaan babad rumput anggaran Tahun 2015 diduga kuat pada pelaksanaannya terjadi penyelewengan yang dilakukan oknum pejabat BBWS bekerja sama dengan pengusaha, pasalnya terkait surat konfirmasi yang di layangkan media ini ke kantor BBWS Citanduy tanggal 03/04/2015 secara tertulis,  sampai berita ini diterbitkan belum ada jawaban, sehingga terkesan menutup akses public yang ingin mengetaui uang Negara yang di kelolah BBWS Citanduy.

Pekerjaan babab rumput tersebut, sudah selesai dalam satu minggu. Bahkan kegiatan itu (red- babad rumput) tidak semuanya di babad.  Karena rumput yang ada tidak dipotong semua alasanya kenapa? Paket pekerjaan rata rata 3,5,8,10 km. Setiap tahun pekerjaan babad rumput selalu di tanggul yang sama, sementara tanggul yang ada dalam pengawasan BBWS masih banyak tersebar Photo yang terlampir itu salah satu contoh bukti babad rumputRumput BBWS

Demi untuk menciptakan terwujudnya birokrasi yang bersih dari prilaku menyimpang para oknum pejabat untuk melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang terjadi dilingkungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, mereka terkesan menghindar dari pertanyaan wartawan.

Dari konfirmasi yang dipertanyakan diantaranya terkait pelaksanaan pekerjaan item swakelola babad rumput yang tersebar dibeberapa lokasi di wilayah Jateng dan Jabar, dalam pengerjaannya terkesan asal – asalan dari hasil patauan BB  pekerjaan babad rumput tidak semuanya di kerjakan , rata – rata tebang pilih, satu contoh bukti babad rumput tanggul sungai Ciseel, Cikaso, Ciputrahaji yang tidak dikerjakan degan benar. Pekerjaan yang lain baru akan dimulai sementara kegiatan penunjukan langsung malah sudah pada beres, padahal saat itu DIPA APBN masih bintang. Yang menjadi pertanyaan mau sampai kapan prilaku ini akan berjalan. (dds)

 

Bagikan
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *