Info Jabar BB– DPRD Jawa Barat menilai belanja modal dalam APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah tergolong baik. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah belanja modal yang disalurkan ke kabupaten/kota.
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, belanja modal Pemprov Jabar tidak bisa disebut rendah. Adapun rendahnya penilaian pemerintah pusat terhadap belanja modal provinsi ini dikarenakan adanya perbedaan tafsir dalam penghitungan tersebut.
“Pusat hanya mencatat alokasi di pemprov, bukan akumulasi dengan kabupaten/kota. Jadi, proporsi belanja modal kita sudah baik, tidak tepat jika dibilang masih rendah,” kata Ineu saat dihubungi di Bandung, Rabu (18/5).
Ineu menyontohkan, bantuan keuangan Pemprov Jabar untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dimiliki kabupaten/kota. Selain itu, ada juga pembangunan ruang kelas hingga sanitasi yang semuanya merupakan belanja modal namun mekanisme pencatatannya dilakukan kabupaten/kota.
“Itu semuanya belanja modal, cuma memang mekanismenya dicatat di daerah,” ujarnya. Lebih lanjut, Ineu meminta agar pemerintah kabupaten/kota disiplin dan fokus dalam membelanjakan bantuan keuangan dari Pemprov Jabar.
Ini penting agar alokasi tersebut bisa lebih terasa manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, kata Ineu, alokasi Rp 3 triliun belanja modal provinsi bisa diperbesar jika perencanaan di tingkat provinsi juga semakin matang dan terarah. “Kalau belanja modal diperkuat, DPRD juga pasti akan mengawal,” pungkasnya.
Pemprov Jabar mewacanakan akan memperbesar anggaran APBD 2017 pada belanja modal. Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, pihaknya merespons pernyataan Presiden Joko Widodo dan Menteri dagri Tjahjo Kumolo yang menilai belanja modal provinsi masih belum optimal.
“Modal pemprov sebetulnya sudah besar. Tadi akan dipertajam lagi di APBD 2017,” kata Iwa di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/5).
Dalam belanja modal tahun ini, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 3,6 triliun lebih. Belanja modal difokuskan pada sejumlah kegiatan penting terkait infrastruktur antara lain pembebasan lahan interchange KM 149 Gedebage, dan sisa lahan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
“Lalu pembangunan gedung SMA/SMK yang pada 2017 nanti kewenangannya kembali ke provinsi, serta kelengkapan PON 2016. Jadi belanja modal arahnya lebih besar ke sana,” ujarnya.
Iwa pun menilai alokasi belanja modal Pemprov Jabar sudah besar. Terlebih, terdapat bantuan keuangan provinsi ke daerah yang menurutnya pun banyak digunakan untuk infrastruktur.
“Selama ini bantuan kita ke kabupateb/kota juga untuk infrastruktur, tapi khusus tahun depan kami perkuat lagi untuk belanja modal,” paparnya. Agar setiap program berjalan mulus, Pemprov Jabar berencana membenahi regulasi belanja modal ke kabupaten/kota agar lebih lengkap pada proyek infrastruktur.
Selain itu, dana bagi hasil pun diarahkan pada pembiayaan proyek-proyek infrastruktur oleh daerah. “Jadi sesungguhnya belanja modal kita itu lebih dari Rp 3 triliun,” katanya.
Iwa pun mengaku, tahun ini saja pihaknya sudah mengikis sejumlah proyek agar struktur APBD Pemprov Jabar semakin sehat. Selain itu, dari sisi belanja pegawai, pihaknya mulai berbenah dengan terus menawarkan program pensiun dini pada PNS.
“Ada penghematan juga dari lelang elektronik. Jadi struktur makin sehat,” pungkasnya. (ded)
