BANDUNG BB.Com– Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, belum lama ini menyatakan sebanyak tujuh Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat, pada tahun 2016 ini siap menjadi sekolah berbasis pesantren. Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, pada tahun ini juga menyiapkan 11 SMK baru lainnya untuk menjadi sekolah berasrama. Dengan demikian, pada akhir tahun 2016, diharapkan terdapat 18 SMA dan SMK di Jabar yang siswanya diasramakan.
Meskipun baru tahun ini SMA/SMK berasrama diwujudkan, pada dasarnya ini bukanlah gagasan yang baru. Paling tidak, hal itu seperti diakui Kepala SMK Pekerjaan Umum (PU) Negeri, Bandung, Jawa Barat, Hasan Iskandar, M.Pd. Gagasan SMK berasrama ini pada 2012-2013 sudah dipresentasikan dirinya di hadapan para pemangku kepentingan di Gedung Sate (Pemerintah Provinsi Jabar, Red.).
“Waktu itu responnya cukup baik, namun belum sampai pada pembicaraan action untuk langkah-langkah berikutnya. Kini Gubernur Jabar menyampaikan ihwal perwujudan sekolah berbasis pesantren atau sekolah berasrama, tentunya kita sebagai kalangan pendidik turut merasa gembira, terlepas apakah itu awalnya gagasan dari saya atau bukan,” kata Hasan, saat ditemui wartawan BBCom di ruang kerjanya di Jalan Garut No. 10, Bandung, Rabu (7/9).
Tidak hanya pada pejabat pemerintahan di Provinsi Jabar, kata Hasan, gagasan SMK berasramanya juga disampaikannya pada pertemuan seluruh unsur sekolah se-Provinsi Jabar.
“Alhamdulillah, ketika ada political will dari pemerintah, dalam hal ini Gubernur Jabar, sehingga bisa diwujudkan, kita sebagai kalangan pendidik menyambut gembira,” ujarnya.
Dikatakan Hasan, adanya SMK berasrama dinilai penting, karena untuk menghadirkan SMK yang benar-benar akuntabel dan refresentatif, dari sarana-prasarana saja membutuhkan dana yang sangat besar. Dengan demikian, setiap kabupaten/kota akan sangat kesulitan menghadirkan sekolah seperti itu.
“Tetapi dengan hadirnya SMK yang memenuhi prasyarat, misalnya di Ibukota Provinsi, kehadiran SMK pola berasrama bisa menampung siswa-siswi dari 27 kota/kabupaten di seluruh Jawa Barat,” jelas Hasan, yang menjadi Kepala SMK PU saat sekolah tersebut beralih status dari swasta menjadi negeri pada 2012/2013.
Sementara itu, pada kesempatan lain Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Dr. H. Asep Hilman, M.Pd., sempat menyatakan bahwa dengan mengasramakan siswa SMA dan SMK, Jawa Barat diharapkan mampu menciptakan lulusan yang memiliki wawasan kepesantrenan, sehingga terwujud insan yang berakhlak mulia.
“Itulah sebabnya, kita terus memperbanyak sekolah berbasis pesantren. Tahun 2018, kita menargetkan akan menjadi 51 SMA dan SMK yang berasrama, sampai akhirnya semua SMA dan SMK berasrama,” kata H. Asep Hilman.
Menurut Asep, dengan mengasramakan siswa, pemerintah berharap mampu menyiapkan lulusan siswa SMK/SMA yang memiliki keterampilan berwirausaha. Kalaupun mau melanjutkan kuliah, dengan tinggal di asrama, mereka akan lebih siap karena memiliki waktu belajar yang lebih banyak.
“Bahkan secara praktis, dengan mengasramakan siswa, kita berharap lulusan SMK/SMA lebih mudah bekerja di dunia usaha dan dunia industri, sehingga menjadi insan yang mandiri,” kata Asep Hilman. (BBCom)
Insert: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dr. H. Asep Hilman, M.Pd. Kepala SMK Pekerjaan Umum (PU) Negeri, Bandung, Jawa Barat, Hasan Iskandar, M.Pd.
