oleh

Sebelum Pilkada Serentak 2018 di Gelar, DPRD Jabar Desak Pemerintah Selesaikan Masalah e-KTP

BANDUNG BB.Com – DPRD Jabar mendesak pemerintah segera menyelesaikan masalah e-KTP. Jangan sampai kasus mandeknya blanko identitas resmi kependudukan ini terulang di Pilkada Serentak 2018.

“Saya kira ini pekerjaan rumah pemerintah sebelum Pilkada Serentak 2018, yang pesertanya lebih banyak, termasuk pemilihan gubernur. Masalah e-KTP harus sudah selesai, karena dalam undang-undang jelas, pemilih itu yang menggunakan e-KTP,” tegas Anggota Komisi I DPRD Jabar, ‎Sadar Muslihat, Kamis (16/2).

Kecuali, lanjut dia, jika terjadi perubahan undang-undang yang sekiranya bisa menggantikan e-KTP sebagai prasyarat anggota masyarakat bisa menyalurkan hak politiknya. Dia menekankan, pemerintah harus menyelesaikan masalah identitas kependudukan ini demi‎ mengurangi potensi gugatan pasca pemilihan.

BACA JUGA  IPSI Kota Banjar Siapkan 13 Altet Untuk Bertanding di Ajang Popwilda Jabar

“Kecuali kalau berubah lagi undang-undangnya. Ini supaya tidak berpotensi gugatan di pasca pemilihan. ‎Saya pikir ini hal yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Dia pun mengaku khawatir dengan masalah tidak keluarnya e-KTP pada Pilkada Serentak 2017 ini, terutama di Kabupaten Bekasi, yang mencapai 45 ribu lebih warga yang belum mendapatkan e-KTP. Dalam kondisi darurat, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan surat keterangan sebagai e-KTP.

BACA JUGA  Absen ASN Hari Pertama Puasa, Hampir 100%

“Saya juga khawatir yang Bekasi itu, apalagi penyediaan suket (surat keterangan)-nya secara kolektif ya. Kalau di Kota Cimahi dan Tasikmalaya bisa secara orang perseorang,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Menurutnya, meski suket bisa saja bakal memancing gugatan, tetapi kebijakan ini memang pilihan paling rasional yang bisa dilakukan pemerintah.

“Ya memang tidak ada lagi pilihan lain,” ucap Sadar. (***)


 

Komentar