OGAN ILIR | BBCOM | Masyarakat Ogan Ilir, meminta kepada KPK untuk segera turun menindak lanjuti informasi adanya pungli DAK di bidang pendidikan, pasalnya media ini sudah memberitakan dengan judul” Sekolah Penerima DAK di Ogan Ilir Keluhkan Potongan 17%, Oleh Oknum Disdik ” namun sampai saat ini belum ada tindakan dari pihak terkait seperti kejari maupun pihak lainnya.
Karena anggaran DAK dikabupaten Ogan Ilir mencapai lebih kurang Rp 30 Miliyar, sehingga masyarakat inginkan KPK turun ke Kab OI, mereka (red-masyarakat) merasa geram apalagi kualitas bangunan yang dikelolah secara swakelola tersebut tidak memuaskan sesuai harapan masyarakat karena DAK adalah anggaran Pemerintah Pusat yang membantu daerah memperbaiki sarana pendidikan.
Beredar isu di kalangan masyarakat maupun pemberitaan media, sejumlah oknum kepsek SD diduga menyetorkan ‘fee’ ke oknum Disdik Kabupaten Ogan Ilir. Ada ratusan SD di OI, jika ditotal nilai anggaran proyek mencapai Rp. 30 miliar, yang meliputi perbaikan lokal ruang belajar, perbaikan atau pembuatan jamban, pembuatan perpustakaan sekolah dan sebagian pembagian buku perpustakaan yang dibeli melalui e-katalog. Rata-rata proyek DAK tersebut bernilai Rp. 230 juta – Rp. 250 juta per-SD, berapa nilai kerugian negara dalam hal ini.
Bahkan proyek yang sedianya dilakukan secara swakelola bergotong-royong melibatkan masyarakat setempat tersebut, ada dugaan diborongkan, bahkan kepala tukang dilakukan oleh kepala sekolah yang lebih parahnya tenaga kerja adalah kerabat dekat kepala sekolah, sedangkan papan proyek dibuat dua macam, namun kebanyakan tidak mencantumkan nilai atau biaya proyek. jelas salah satu warga OI.
Hal ini terbukti Kepala Sekolah SDN 06 Lubuk Keliat Kecamatan Lubuk Keliat, menerima kuncuran DAK untuk pembangunan satu ruang perpustakaan bernilai ratusan juta rupiah. Namun sangat disayangkan terlihat dari papan pengumuman proyek sebagai petunjuk teknis, tidak tertulis jumlah nominal anggaran yang dipergunakan untuk biaya proyek tersebut. Hal ini diduga sengaja tidak ditulis angka nominalnya.
“Kami tidak tau kenapa terpisah dana ini sebesar Rp.195.500.000,00 untuk pembangunan satu unit ruang perpustakaan sedangkan untuk satu ruang kantor lengkap dengan mobilernya sebesar Rp. 185.500.000,00-.” ujar Kepsek SDN 06 Lubuk Keliat Yuliani S.Pd.
Menurut Yuliani Spd, pihaknya mengalami banyak kendala dalam pekerjaan proyek pembangunan sekolah yang menggunakan dana DAK tersebut. bahkan pihaknya mengalami kerugian seperti upah tukang dua bangunan perpustakaan dan ruang kantor. “ini saja 60 jutaan dan belum termasuk biaya biaya makan dan minum para tukang.” katanya
Ia mengatakan, ditambah lagi ada oknum Dinas Pendidikan yang meminta fee 17%, sekitar 50-60 jutaan. Dan kami sudah serahkan separuhnya. “Kami tidak tahu uang tersebut untuk tujuan apa” ucapnya.
“Kalau tidak percaya silahkan bapak wartawan, tanyakan saja kepada para Kepsek lainnya yang ada di Ogan Ilir ini. Kecamatan lubuk keliat ini saja yang menerima bantuan DAK pasti sama, yaitu dipotong Disdik OI 17-21% per bangunannya” tegasnya
“Uang fee tersebut kami serahkan kepada oknum “Hen”, nanti dialah yang menyerahkan ke Dinas. Dan kami tidak tahu apa benar uang fee itu memang diserahkan oknum Hen atau tidak ke Dinas” paparnya
Heri Kurniwan yang membidangi sarana prasana SD di Kabupaten Ogan Ilir, enggan berkomentar masalah pungli tersebut. “Silakan hubungi atasan saya, karena saya sebagai bawahan saja disini ” Ujar Heri ketika dihubungi melalui sambungan pesan singkat selularnya (17/12/2020). (red)
