BANDUNG BB.Com– Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar menyayangkan rencana pengurangan anggaran transfer daerah yang dilakukan pemerintah pusat kepada Pemprov Jabar. Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengatakan, rencana penurunan transfer daerah ini diperkirakan sebesar Rp 68,8 triliun se-Indonesia.
Dengan adanya pengurangan, diharapkan tidak berdampak signigikan terhadap porsi APBD Provinsi Jabar 2016. “Sebetulnya pengurangan ini kemungkinan akan berpengaruh juga pada anggaran,” kata Ineu usai rapat kerja antara Badan Anggaran DPRD Jabar dengan TPAD Pemprov Jabar, di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Selasa (9/8/2016).
Ineu menyebut, berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran transfer daerah secara keseluruhan Rp 133,8 triliun. Namun, akan dikurangi Rp 68,8 triliun sebagai bentuk efisiensi anggaran.
“Kami pun meminta pemprov segera mencari solusi, sehingga jangan sampai pengurangan ini berdampak pada program pembangunan,” katanya. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan siap melakukan perubahan anggaran terkait adanya rencana pengurangan dana transfer dari pusat ini.
Saat ini, pihaknya sudah melakukan persiapan yakni dengan mengevaluasi semua tender proyek yang dibiayai dari transfer pemerintah pusat. “Melakukan klasifikasi prioritas tender. Yang pembangunannya betul-betul dibutuhkan, akan tetap dilanjutkan,” katanya.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jabar Dadang Suharto mengatakan, dana bagi hasil ke daerah Provinsi Jabar mencapai Rp 10 triliun. Dana ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan lain-lain.
Oleh karena itu, pihaknya akan menggenjot pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan pendapatan lainnya. “Kalau pendapatan ini terpenuhi, maka kita juga akan melakukan efesiensi anggaran. Tetapi tidak merubah postur anggaran secara keseluruhan,” pungkasnya. (dp)
