BANDUNG BB.Com— Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Karyono mengakui, sekolah umum di Jabar yang menerapkan pendidikan inklusi masih sangat terbatas. Penyandang disabilitas masih mengenyam pendidikan di sekolah luar biasa baik milik pemerintah ataupun swasta.
“Masih terbatas jumlahnya (sekolah inklusi). Tidak terlalu banyak,” katanya.
Pemprov Jabar menurutnya sangat mendukung penerapan sekolah inklusi. Sarana dan prasarana serta dukungan manajemen bahkan sudah dipersiapkan meski belum diimplementasikan secara menyeluruh di semua sekolah.
“Disdik sebenarnya sudah menyiapkan sarana dan prasarana kemudian dukungan manajemennya juga sudah. Karena ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi untuk penanganan pendidikan khusus di Jawa Barat. Sehingga provinsi selalu mengalokasikan anggaran di APBD maupun APBN yang sudah diusulkan pertahun,” tuturnya.
Oleh karena itu, pada 2017 mendatang Pemprov Jabar akan mendorong diwajibkannya penerapan sekolah inklusi bagi sekolah umum. “Kita prioritas untuk program selanjutnya untuk menindaklanjuti UU Nomor 8 Tahun 2016. Tahun depan Insha Alloh kita mulai gerakan (sekolah inklusi),” kata dia.
Untuk sekolah luar biasa (SLB), menurutnya terdapat 38 SLB Negeri dan 250 SLB swasta yang ada di Jabar. Dia berharap ke depannya sekolah umum bisa menggelar proses belajar mengajar bagi penyandang disabilitas.
Sementara itu, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jabar Netty Prasetiyani mengatakan, warga disabilitas memiliki kesamaan hak pendidikan dengan warga lain. Netty pun mendorong diwajibkannya institusi pendidikan menerapkan sistem inklusi dalam proses belajar mengajar.
“Institusi pendidikan di Jawa Barat harus menjadi institusi pendidikan yang inklusi, menerima anak-anak disabilitas,” kata Netty di Bandung. Menurutnya, Jabar harus menjadi pionir agar seluruh sekolah yang ada menerapkan pendidikan inklusi.
Ini penting agar warga disabilitas bisa mengikuti proses belajar mengajar yang sama dengan siswa lainnya. Dia pun meminta pada 2017 mendatang, seluruh sekolah harus mulai mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan inklusi, tak hanya di kota-kota besar.
Pelaksaan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) 2016 harus menjadi momentum penyadaran kesamaan hak dan derajat setiap warga negara. “Hari ini kita semua sadar sepenuhnya setiap warga negara adalah subjek pembangunan dengan segala keadaan yang mereka miliki sejak lahir,” tuturnya.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Rustandi, mengatakan, kualitas pendidikan belum merata di setiap daerah. Warga di wilayah perkotaan sering kali lebih mendapat kualitas sekolah yang baik.
Di perkotaan pun, lanjutnya, tidak semua sekolah memiliki kualitas yang sama. Hal ini terlihat dari adanya sekolah yang menjadi sekolah favorit dibanding lainnya.
“Ini membuktikan kualitas pendidikan, sekolah, tidak merata,” kata Rustandi di Bandung, Minggu (23/10/2016). Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, lanjutnya, pemerintah harus melakukan berbagai cara.
Peningkatan kualitas guru mutlak harus dilakukan. Guru-guru yang ada, kata dia, harus terus diberi berbagai pelatihan untuk menambah kemampuan mengajarnya.
Selain itu, kata dia, sarana prasarana sekolah pun harus diperbanyak. “Harus dilengkapi, baik ruang kelasnya, buku, dan lainnya,” pungkasnya. (dp)
