BANDUNG BB.Com– Adanya rencana Kerja sama Sister Provice dan negara Tiongkok dengan Provinsi Jawa Barat (Jabar) membuat Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Sri Budi Harjo mengingatkan agar kerjasama ini jangan sampai menjadikan Provinsi Jabar dijadikan pasar bagi Tiongkok.
Menurutnya, kerjasama antar provinsi ini rencananya akan di jalin antara Provinsi Jabar dengan 4 Provinsi di Tingkok meliputi kerjasama perdagangan, Pendidikan, dan Pembangunan Infrastruktur.
“Dari sisi nilai ini sangat positif tetapi saya mengingatkan agar prinsip kehati-hatian selalu dikedepankan jangan sampai Jabar dijadikan pasar bisnis bagi provinsi-provinsi yang ada di Tingkok,”jelasnya.
Dirinya menilai, keberadaan provinsi di Tiongkok tersebut diakui lebih maju bila dibandingkan dengan Jabar sehingga dalam membuat perjajian harus betul-betul cermat.
Dia menuturkan, berdasarkan penuturan dari pihak Pemprov Jabar kerjasama dibidang pendidikan sebetulnya sudah berjalan dengan banyak mengirimkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menimba Ilmu di salah satu provinsi di Tingkok.
Selain itu, rencana lain dari kerjasama ini adalah pembangunan pabrik manufactur di Delta Mas seluas 200 hektar, sedangkan timbal balik dari provinsi di Tiongkok tersebut akan menjadi pasar bagi produk kopi asal Jabar.
Namun demikian, kerja sama ini dikhawatirkan memiliki maksud lain sebab faktanya saat ini banyak orang Tiongkok datang keindonesia yang mengaku sebagai wisatawan padahal mereka bekerja di Indonesia.
“Nah ini yang dikhawatirkan jangan sampai ini terjadi di Jawa Barat apalagi Indonesia dengan Tiongkok kan bebas visa,”kata Budi.
Dia menambahkan, kerjasama ini butuh kecermatan dan prinsip kehati- hatian dan jangan terlalu bebas sehingga kewaspadaan juga harus dijaga jangan sampai provinsi Jawa Barat terjebak dalam persyaratan khusus dalam kerjasama ini.
Dengan adanya kerjasama ini, DPRD Jabar sebetulnya sangat mendorong agar kerjasama ini bisa saling menguntungkan kedua belah pihak namun dalam perjanjiannya harus mengedepankan perjanjian berdasarkan hukum internasional terlebih perjanjian ini juga harus melalui prosedur yang dilakukan di Biro Hukum Pemprov Jabar serta atas sepengetahuan DPRD Jabar.
“Selama menguntungkan sebetulnya ini tidak masalah namun bingkai NKRI harus betul betul terjaga,”pungkas Budi. (dp)
