KAB. BANDUBG | BBCOM | Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan launching Operasi Pasar Murah (OPM) bersubsidi dalam rangka pengendalian inflasi daerah di DP (Daerah Pembangunan) III, IV serta DP V, Senin (26/9/2022).
Tiga DP itu meliputi Kecamatan Cileunyi, Bojongsoang, Cilengkrang, Cimenyan, Rancaekek, Cicalengka, Nagreg, Cikancung, Solokanjeruk, Majalaya, Paseh, dan Ibun.
Dalam Launching OPM bersubsidi yang dilaksanakan, Bupati Bandung HM Dadang Supriatna didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Dicky Anugrah, perwakilan Bulog dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung itu dilaksanakan di Kantor Camat Cileunyi, selanjutnya di Kantor Camat Solokanjeruk.
Pelaksanaan OPM Bersubsidi itu dilaksanakan di 22 kecamatan di Kabupaten Bandung, dan 9 kecamatan lainnya menyusul.
“Kita sudah mulai untuk penyebaran dan pembagian OPM di 22 kecamatan untuk tahap pertama, Insya Allah pada APBD Perubahan nanti di 9 kecamatan,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung lainnya, kepada wartawan di sela-sela launching OPM Bersubsidi di Kantor Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Senin pagi.
Bupati Bandung mengatakan, pada pelaksanaan OPM Bersubsidi ini, masyarakat hanya membeli 40 persen. “Yang seharusnya 160.000 per paket, dibayar 40 persennya, yaitu Rp 63.000 dan sisanya dibayar oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Ada sekitar 12.000 yang akan menerima,” kata Dadang Supriatna.
Bupati Dadang Supriatna mengatakan, belasan ribu penerima OPM Bersubsidi itu berdasarkan data dari para kepala desa dan para camat di Kabupaten Bandung. “Mudah-mudahan melalui program ini untuk mengurangi berbagai kebutuhan masyarakat, dalam rangka menyikapi inflasi saat ini lagi gencar-gencarnya adanya kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) di negara kita ini,” kata Dadang Supriatna.
Bupati Bandung meyakini pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat desa, RW dan RT fokus untuk sama-sama melayani kebutuhan masyarakat.
“Saya sudah meminta bantuan kepada para kepala desa dan camat, ada tiga sumber anggaran yang tentunya bisa di lakukan,” katanya.
Pertama, imbuh Bupati Bandung, dari APBD sebesar Rp 22 miliar untuk persediaan menyikapi inflasi dan tambahan Rp 8,9 miliar dari bonus DID (Dana Insentif Daerah) yang diberikan kepada pemerintah daerah. “Kita berikan untuk membantu masyarakat dalam menyikapi inflasi. Itu sesuai surat edaran dan instruksi dari Kemendagri,” kata Bupati Bandung.
Kedua, dari program pentahelix, tentunya ia mengajak dan menghimbau kepada para pengusaha untuk memberikan kepedulian sosial kepada masyarakat dalam menyikapi inflasi. Ketiga, program yang sifatnya rutin yang sudah biasa dilakukan, seperti OPM yang sekarang dilakukan.
“OPM Bersubsidi ini berasal dari APBD Kabupaten Bandung, yang sudah dianggarkan sebelumnya. Ini tinggal dijalankan di 22 kecamatan, dan 9 kecamatan dari program DID. Kalau kita jumlah total angka Rp 22 miliar dan ditambah Rp 8,9 miliar, hampir Rp 31 miliar dan kita dorong untuk fokus bagaimana menyikapi inflasi di Kabupaten Bandung,
Sementara itu total APBD kita untuk membantu menyikapi inflasi itu sekitar Rp 31 miliar,” tutur Kang DS, panggilan akrab Dadang Supriatna.
Kang DS menyebutkan, daerah yang paling terdampak itu, saat dirinya melaksanakan Bunga Desa (Bupati Ngamumule Desa), yaitu daerah perbatasan, pertama daerah Pangalengan, terus daerah Kertasari dan ada juga daerah Pacira (Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali). “Terutama daerah perkotaan yang rawan rentan miskin. Kenapa, karena berbeda dengan daerah perkampungan dan perdesaan dengan perkotaan. Kalau perdesaan, saya tidak begitu khawatir karena desa lahannya subur,” katanya.
Ia pun mengatakan, sejumlah para pengusaha pun berkumpul untuk memberikan cadangan makanan atau paket sembako, untuk cadangan di masing-masing daerah atau desa. “Insya Allah, ketersediaan relatif aman di Kabupaten Bandung. Saya tak mau mendengar, ada warga yang tidak makan. Saya berharap ada kerjasamanya dari semua kepala desa,” katanya.
Bupati Bandung pun menyebutkan, ada sejumlah desa rawan pangan, di antaranya di Desa Sugihmukti, tercatat ada 420 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Di Kabupaten Bandung, ada 20 desa dikategorikan masih rawan pangan,” katanya.
Menurutnya, angka inflasi di Kabupaten Bandung relatif aman, dan diupayakan terus menurun. Ia pun bersama Dinas Pertanian sedang membuat pola, untuk membantu para petani dalam menyikapi inflasi.
“Saya kira bahwa harus merubah mindset. Kita harus siapkan obtaker. Kadang-kadang pengepul atau bandar, juga berspekulasi. Saya kira dalam kondisi seperti ini jangan berspekulasi, saya juga minta kepada Pak Kapolresta Bandung, jika ada penimbun dan Pak Kapolresta Bandung bagiannya. Saat ini, saya kira bagaimana cenderung untuk membantu orang atau membantu sesama,” ungkapnya.(uden)
