BANDUNG BB.Com–Ketua Komisi IV DPRD Prov. Jabar, Ali Hasan mendukung langkah Pemprov Jabar dalam percepatan pembebasan lahan untuk Kelanjutan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
Menurutnya , Dengan pembentukan Tim khusus yang terdiri dari berbagai unsur seperti Kapolda, Kejati dan BPN diharapkan permasalahan pembebaam lahan cepat tertangani.
“Pembebasan harus dapat segera diselesaikan kerena mengingat lahan untuk bandara itu sangat diperlukan untuk pelebaran Runway,”jelas Ali ketika ditemui di ruang Komisi DPRD Jabar kemarin (9/11).
Dirinya menilai, dengan terbentuknya Timsus ini, harus segera dilakukan pendekatan terhadap warga yang memiliki lahan tersebut namun bila upaya ini mendapat gangguan keamanan maka aparat harus bertindak .
Kendati begitu dirinya menyakini pendekatan yang baik kepada tokoh masyarakat setempat akan memberikan hasil maksimal dan bisa terlaksana dengan baik bahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka harusrespek dan memberikan bantuan untuk melaksanakan pembebasan lahan ini.
“Bupatinya Pak Sutrisno juga harus turun, karena inikan warganya tentunya bantuan beliau sangat diharapkan sekali,”ujar dia.
Ali memaparkan, Sebetulnya pada saat melakukan kunjungan kerja ke area lahan BIJB permasalahan ini tidak ada namun pada waktu iti pihaknya menyarankan agar lahan yang telah diberikan ganti rugi agar dilakukan pengamanan dengan memasang pagar agar tidak dikuasai kembali oleh oknum masyarakat.
Namun untuk permasalahan pembebasan lahan yang saat ini kisruh baru muncul dua hari lalu sehingga bila ada spekulan-spekulan tanah yang dengan sengaja menaikan harga tanah dia mengaharapkan untuk diselesaikan berdasarkan aturan hukum.
“jadi kalau saya lihat tidak semua warga menolak dibebaskan tapi berdasarkan informasi ada oknum warga yang melakukan penekanansupaya masyarakat pemilik lahan tidak menjual tanahnya ke Pemprov, jadi biar mereka kompak,”kata dia.
Ali menambahkan, pada rapat Gabungan tersebut ia yakin pemprov Jabar sudah memiliki kesiapan baik dari sisi anggaran maupun petugas gabungan sehingga dalam pembebasan lahan nanti bisa maksimal
“Kompromi dan negosiasi harus dilakukan dan warga juga jangan menuntut harga tanah diatas pasaran kalau ini terjadi berarti aparat penegak hukum yang harus bertindak,”pungkas dia
