BANDUNG BBCom– Pansus VDPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), salah satu Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) binaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Anggota Pansus V DPRD Jabar, Drs, H. Daddy Rohanady mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak harus mengandalkan kemampuan APBD yang setiap tahunnya mengalami defisit. Tetapi sebaiknya potensi maupun peluang dapat dikerjasamakan dengan pihak tertentu dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terlebih volume APBD Jabar tidak dapat memenuhi semua kebutuhan. Dengan jumlah penduduk sekitar 46 juta jiwa yang tersebar di 27 kabupaten/kota, volume APBD yang Rp 27 triliun lebih (2016) tidak dapat mengakomodir semuanya.
“Jawa Barat tidak harus selalu membiayai pembangunan infrastrukturnya secara mandiri. Artinya, Pemprov Jabar tidak harus hanya mengerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujar Daddy di PT SMI, Jakarta, Rabu (24/8/2016).
Lebih lanjut, Daddy menyebutkan Jabar memiliki banyak program pembangunan yang relatif banyak. Karena itu beban anggarannya tentu akan besar jika dialokasikan dari APBD. Sehingga kerjasama itu membuka peluang agar tidak mengandalkan APBD.
“Mestinya Jabar banyak melakukan kerja sama agar kita tidak hanya mengandalkan APBD dalam melakukan infrastruktur Jabar.”
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan, Jabar memang memiliki banyak sekali agenda pembangunan yang membutuhkan biaya cukup besar. Pembangunan bandara (BIJB Kertajati, Nusawiru, dan Citarate), jalan tol (Cisumdawu, Bocimi, Cileunyi-Tasik-Pangandaran, Sukabumi-Cianjur-Padalarang, dan beberapa ruas lainnya), pelabuhan (Patimban, Pelabuhan Ratu), revitalisasi jalur kereta api, dan masih sederet lagi pekerjaan lainnya.
“Jabar butuh dana sekitar Rp 600 triliun untuk mengembangkan 3 metropolitan (Bandung Raya, Cirebon Raya, Bodebekkarpur) dan 3 pusat pertumbuhan (Pelabuhan Ratu, Rancabuaya, Pangandaran). Jelas semua pekerjaan itu butuh kerja sama dengan banyak pihak karena kalau hanya mengandalkan APBD pasti butuh waktu yang sangat lama. Jadi, keberadaan PT SMI harus kita manfaatkan untuk mewujudkan Jabar sebagai provinsi termaju di Indonesia pada tahun 2025.”
Sementara itu, Direktur PT SMI, Darwin Trisna Djajawinata menyatakan, pada prinsipnya mereka sangat terbuka dan bersedia membantu daerah, termasuk Jabar, untuk membiayai berbagai pembangunan infrastruktur. Darwin juga menyatakan bahwa kerja sama yang dilakukan tidak hanya dengan pihak pemprov, pemkab dan pemkot, tetapi terbuka pula peluang kerjasama pemerintah-swasta.
“Pada dasarnya kami terbuka untuk melakukan kerjasama dengan pihak manapun, terlebih dengan instansi pemerintah,” ujar Darwin.
Tentu saja itu merupakan kabar gembira dan seharusnya disambut baik oleh pemprov maupun pemkab/pemkot se-Jabar. Selama ini Jabar selalu kekurangan dana untuk membiayai berbagai pekerjaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. Memang, sebagai provinsi yang berbatasan dengan ibu kota negara, sangat banyak tantangan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Jabar. Begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan jika Jabar tidak ingin membuat jurang begitu dalam jika dibandingkan dengan pesatnya pembangunan DKI Jakarta. (Heru W/DPRD Jabar)
