BANDUNG BB.Com– Kemudahan berinvestasi di Indonesia belum begitu menggembirakan. Hal ini terlihat dari banyaknya retribusi yang harus diberikan.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Ridho Budiman mengatakan, iklim usaha saat ini dipersulit oleh banyaknya retribusi yang dibebankan. Untuk tingkat kabupaten/kota saja, retribusi yang dibebankan bisa mencapai 50 kali.
“Saya pernah mencoba menghitung, yang namanya retribusi bisa sampai 50 kali di tingkat kabupaten,” kata Ridho di Bandung, Selasa (2/8). Ridho menjelaskan, kondisi ini akan menyulitkan pelaku usaha dalam memenangkan persaingan.
Terlebih, saat ini sudah diberlakukan perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Menurutnya, Indonesia berada di peringkat bawah dalam sejumlah pemeringkatan terkait MEA.
“Untuk kesiapan SDM (sumber daya manusia), kita di nomor 6. Sedangkan untuk keseluruhan, kita nomor 9 dari 10 negara ASEAN,” katanya.
Oleh karena itu, Ridho berharap pemerintah melakukan pembenahan untuk mempermudah investasi. “Jangan sampai dipersulit,” katanya.
Lebih lanjut Ridho katakan, pemerintah harus meningkatkan peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui koperasi, diharapkan semakin banyak keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.
“Jangan hanya kalangan tertentu saja. Saat ini pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, tapi gini rasio 0,4, artinya kesenjangan ekonomi sangat tinggi. Satu persen penduduk menguasai 55 persen kekayaan nasional,” katanya.
Oleh karena itu, Ridho berharap koperasi bisa masuk ke setiap lini usaha agar semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati pertumbuhannya. Ridho pun merujuk peran koperasi di Belanda yang menguasai banyak sektor.
“Contoh riil di Belanda. Koperasi menjadi pusat inovasi pengembangan produk-produk susu, keju, es krim, dan produk olahan lainnya. Di kita juga harusnya seperti itu, koperasi nelayan untuk produk ikan, koperasi petani untuk pertanian,” katanya.
Untuk mewujudkannya, diperlukan SDM yang bisa menjadi motor penggerak bagi koperasi-koperasi tersebut. “Pemerintah harus mendidik kader-kader koperasi yang mapan secara keilmuan, secara praktik. Nanti akan tumbuh koperasi-koperasi yang mapan. SDM-nya harus digenjot,” pungkasnya.
Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, ekonomi merupakan penopang pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Hal ini terbukti di sejumlah desa di daerah pemilihannya.
Pertumbuhan ekonomi di desa bergantung terhadap koperasi. “Di desa-desa, koperasi sangat membantu kehidupan masyarakat. Koperasi bisa berjalan dan menolong anggotanya,” kata Ineu.
Selain itu, Ineu berharap koperasi bisa bersaing dengan pelaku usaha swasta asalkan dikelola dengan baik. Sebagai contoh, kata Ineu, koperasi di Kota Bekasi mampu menggerakkan perekonomian skala besar.
“Omzet 200 miliar (rupiah). Untuk pembiayaan skala besar, pengembangan (salah satu) gedung bisnis di Bekasi oleh koperasi. Parkir, keamanan, semua dilakukan oleh koperasi,” katanya (BB.Com)
