oleh

OPD Harus Maksimal Gunakan Anggaran Untuk Pembangunan.

ketua DPRD JabarBANDUNG BB.Com–Seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang benar-benar mengefektifkan anggaran pembangunan yang diamanatkan kepada mereka. Meski terjadi pengurangan dari sisi jumlah, instansi negara tersebut harus tetap mengupayakan pembangunan yang maksimal.

Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, seluruh OPD harus pintar menyiasati penggunaan anggaran. Dalam sisa waktu 2016 yang tinggal tiga bulan lagi, OPD harus tetap maksimal dalam menjalankan pembangunan.

“Jadi harus pandai-pandai, mana yang menjadi prioritas,” kata Ineu di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung. Ineu pun optimistis, Pemprov Jabar akan tetap menjalankan pembangunan dengan baik.

Program-program prioritas dari setiap OPD harus terus berjalan. Lebih lanjut Ineu katakan, setelah melalui pengkajian di komisi-komisi DPRD Provinsi Jabar, dipastikan terjadi pemangkasan anggaran untuk OPD.

BACA JUGA  Polda Jabar Gelar Deklarasi Damai Wujudkan Pileg/Pilpres 2019, Aman Damai Sejuk

Dengan begitu, terdapat sejumlah anggaran yang digeser peruntukannya. Pemangkasan ini terjadi karena adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurutnya, volume APBD Perubahan Jabar 2016 meningkat dibanding murni yakni menjadi Rp 29.9 triliun. Dari jumlah tersebut sudah dilakukan pencermatan pada sisa lelang yang tidak terlaksana.

Sehingga, nantinya bisa digunakan untuk keperluan prioritas seperti dana bantuan operasional sekolah, bantuan infrastruktur dana desa, dan beberapa program RPJMD yang tertunda. Ineu pun menegaskan, Pemprov Jabar harus memberikan alokasi dana khusus untuk penanggulangan bencana alam mengingat saat ini memasuki musim penghujan.

BACA JUGA  Humas Mabes Polri Sosialisasi “Smart City Solution” di Polres Cianjur

Sementara itu, pemberian modal kepada BUMD yang telah memberikan keuntungan, untuk saat ini ditangguhkan terlebih dahulu. “Jadi harus menjadi pertimbangan penyertaan modal ini, mengingat kondisi keuangan sedang tidak memungkinkan. Tapi inipun masih mungkin dilakukan pada APBD Murni 2017, sambil menunggu dana transfer daerah yang bersumber dari pusat,” pungkasnya.

Pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus tetap fokus bekerja meski saat ini tengah dibahas perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sesuai arahan pemerintah pusat. Pejabat setingkat asisten daerah, kepala dinas, badan, dan biro ini harus membuktikan kinerja terbaik dibanding memikirkan jabatan selanjutnya. “SOTK dibahas, pejabat bekerja saja. Tunjukkan kinerja terbaik,” kata Ineu. (Dp)

Komentar