SUMEDANG | BBCOM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja (KunKer) ke Kabupaten Sumedang. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk meninjau Progres Pembangunan Embung Sindangsari (Kehati) di Bumi Perkemahan Kiarapayung, Kabupaten Sumedang, yang berada dalam wilayah kerja UPTD PSDA Wilayah Sungai Citarum Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, pada hari Senin (12/02/2024).
Anggota Komisi IV DPRD Jabar dari Fraksi Partai Gerindra, H. Mirza Agam Gumay dalam kunjungannya menyampaikan bahwa pembangunan Embung di Kiarapayung, Kabupaten Sumedang dengan luas 1500 meter persegi yang mampu menampung 4500 meter kubik air sempat terhenti karena refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19, namun kemudian dilanjutkan kembali pada anggaran perubahan tahun 2022.
Mirza Agam Gumay menyoroti beberapa catatan kepada UPTD PSDA Wilayah Sungai Citarum bahwa Embung tersebut harus diturap (ditembok) agar tidak longsor dan harus menggunakan pipanisasi untuk penyalurannya kepada masyarakat sekitar.
“Kami dari Komisi IV mengapresiasi progres pembangunan embung yang sempat tertunda ini, namun perlu diperhatikan bahwa embung harus diturap agar tidak longsor dan penyalurannya kepada masyarakat harus menggunakan pipanisasi,” ujar Agam Gumay
Politisi Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Cianjur ini menyatakan bahwa lokasi pembangunan embung berada di tempat strategis karena dapat memanfaatkan sumber air yang luar biasa.
“Embung ini memanfaatkan air dari sumber mata air yang luar biasa, dan posisinya sangat strategis karena dekat dengan awal jalur pendakian menuju Gunung Manglayang. Namun, yang perlu diperhatikan adalah akses jalan menuju embung serta fasilitas pendukungnya karena kedepannya embung ini tidak hanya akan berfungsi sebagai penyedia air bagi masyarakat sekitar, tetapi juga akan menjadi destinasi wisata,” tambahnya
Dikatakannya Komisi IV Bidang Pembangunan yang meliput i: Pekerjaan Umum (Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Permukiman), Perencanaan dan Pengendalian, Pembangunan Regional, Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup akan terus mendorong pembangunan di daerah Jabar. (Adip/Niken/dbs)
