BANDUNG BB.Com–Kalangan DPRD Provinsi Jawa Barat merasa miris dengan banyaknya lahan pertanian di Jawa Barat yang dikuasai oleh penggarap asal Tiongkok. Persoalan penguasaan lahan pangan ini diprediksi akan memicu gejolak di masyarakat.
Menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Abdul Harris Bobihoe, tidak boleh ada tenaga kerja asing yang menguasai lahan pertanian di Tanah Air. Ini sangat dikhawatirkan karena akan menimbulkan banyak dampak negatif.
Jika terus dibiarkan, dia khawatir nasib petani lokal akan semakin tergerus oleh petani asing. Hal ini menurutnya tidak hanya di Jabar, tetapi di beberapa daerah lainnya juga.
“Ini bukan hanya Jabar saja, beberapa daerah lain pun di Indonesia sudah ada dikuasai. Tapi memang sebagian besar di Jabar,” katanya.
Oleh karena itu, dia mengaku pihaknya bersama unsur terkait lainnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut akan hal ini. “Akan diselidiki siapa yang memberi izin dan bagaimana mereka bisa mendapatkan lahan itu,” katanya seraya menyebut pihaknya pun akan mendorong agar pemerintah kabupaten/kota meningkatkan pengawasan dan pendataan terhadap warga negara asing.
Lebih lanjut dia pun mengaku prihatin dengan dibukanya pendirian organisasi masyarakat bagi warga asing. Oleh karenanya, dia meminta Kesbangpol Linmas Jabar untuk memperketat izin ormas yang didirikan warga negara asing, terlebih jika keberadaan ormas asing itu memicu gejolak di masyarakat.
“Ini berbahaya, kita akan minta pemprov untuk menolak ormas asing di Jabar. Kesbangpol harus selektif, saya kira tidak boleh ada izin untuk mendirikan ormas bagi warga asing,” katanya.
Dia menilai, seharusnya pemerintah membatasi pergerakan warga asing. “Orang asing harus dibatasi, tidak semudah itu,” katanya. (***)