TASIKMALAYA BB- SMA 2 Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya sungguh mengkhawatirkan. Tidak hanya kondisi fisiknya, jumlah siswa kurang dari 100 orang. Apalagi status tanah yang ditempati SMA 2 Cipatujah belum jelas kepemilikannya. Sehingga dalam menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) menjadi terganggu. Karena itu, Komisi V DPRD Jabar mendorong penyelesaian persoalan yang dikoordinasikan dengan Badan pertanahan Nasional (BPN) agar dapat dimiliki secara sah oleh SMA 2 Cipatujah.
“Harus ada kejelasan terlebih dulu soal kepemilikan tanah ini, agar komponen pelaksananya tenang dalam kegiatan belajar dan mengajar,” ujar anggota Komisi V DPRD Jabar, KH. Tetep Abdulatip di SMA 2 Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (26/05/2016).
Menurutnya, disisi lain persoalan kurangnya minat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Tak heran, Jawa Barat menduduki rangking terendah Angka Partisipasi Kasar (APK). Faktor rendahnya APK Pendidikan di Jawa Barat ini, tak lepas dari tingkat kemiskinan penduduk. Indikasi ini membuktikan bahwa Pemerintahan Daerah Jawa Barat belum berpihak pada pembangunan yang berujung pada kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan yang belum nampak menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas. Ironisnya, Gubernur Jawa Barat justru berangkat dari partai yang selama ini mengklaim dengan jargon politiknya cerdas dan peduli.
“APK rendah berdampak pada output dan kualitas pelajar khusunya di Jabar,” katanya.
Perwakilan Komite Sekolah SMA 2 Cipatujah menyebutkan, sejak didirikan sekitar sembilan bulan lalu, SMAN 2 Cipatujah yang berbasis kelautan belum memiliki ruang kelas yang memadai untuk sarana KBM sampai saat ini. Alasannya, proses pembangunan sekolah terkendala sertifikasi lahan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tasikmalaya.
“Saya sendiri kurang mengerti alasan BPN yang belum mengeluarkan sertifikasi itu, karena beberapa kali komunikasi sampai ada jumlah harga sertifikasi lahan itu, tapi sampai saat ini masih belum terealisasi. Padahal alokasi anggaran dari Kemendiknas telah disiapkan sampai Rp 5 miliar untuk pembangunan gedung,” ujar Ketua Komite SMAN 2 Boarding School Berbasis Kelautan, Dadan Sudrajat.
Kondisi ini, lanjut Dadan, menyebabkan 32 siswa kelas sepuluh terpaksa belajar berdesakan diaula Bale Desa Cikawungading, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan ruang tamu kantor desa dipakai ruang para guru. Menurutnya, sekolah ini mulai didirikan Januari 2012 dan awal Juli 2012 mulai menerima siswa baru. Sekolah ini didirikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia di wilayah pesisir Pantai Selatan Kabupaten Tasikmalaya.
“Ada empat kementerian yang telah mendukung kami untuk pelaksanaan praktik siswa dalam setiap praktikum, yaitu Kemendiknas, Kemenag, Kemenkop dan Kementerian Kelautan,” tandasnya. (Agus Budiman)
