KAB SUMEDANG | BBCOM – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (SPTH) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 8 April 2025. Kegiatan ini dilanjutkan dengan rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja Komisi I dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur untuk akhir tahun anggaran 2024.
Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat UPTD SPTH, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, SH, menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ menjadi salah satu agenda penting dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah provinsi selama satu tahun terakhir. “Rapat ini menjadi sarana untuk membahas capaian yang telah diraih serta tantangan yang dihadapi, sambil merencanakan langkah strategis ke depan guna meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan,” ujar Rafael.
Komisi I DPRD Jawa Barat juga melibatkan sejumlah mitra kerja yang berhubungan langsung dengan tugas-tugas Komisi I, seperti Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan berbagai instansi lainnya. Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, memastikan bahwa program-program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
Komitmen Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi
Kegiatan ini juga mencerminkan komitmen Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rafael Situmorang, yang juga berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menegaskan pentingnya pengawasan dan koordinasi yang baik antar lembaga demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
“Sebagai wakil rakyat, kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran dan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif sangat penting,” tambahnya.
Melalui rapat kerja ini, diharapkan dapat terjalin komunikasi yang lebih baik antara Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dan mitra kerja terkait, sehingga berbagai kebijakan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan dengan lebih baik di masa mendatang. (Adip/Ded)
