KOTA CIREBON | BBCOM – Menjelang musim penghujan yang dapat enggak batkan banjir, hingga tanah longsor, Pemerintah Kota Cirebon telah tetapkan masa siaga bencana sejak 1 Oktober 2025 hingga 30 April 2026.
Hal tersebut, di akui oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon, dengan melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mengurangi risiko bencana, terutama banjir.
Kepala DPUTR Kota Cirebon, Rachman Hidayat,melalui Kepala bidang Sumber Daya Air,( SDA)Adimas Doso, mengatakan pihaknya telah fokus memperkuat infrastruktur dengan melakukan sejumlah perbaikan dan normalisasi aliran air. Salah satu langkah utama adalah normalisasi di 12 sungai utama yang melintasi wilayah Kota Cirebon.
“Normalisasi sudah kami lakukan di 12 sungai menggunakan peralatan yang tersedia. Kami juga mendapat dukungan dari BBWS dan Pemerintah Kabupaten,” ujar Kabid, kamis (6/11/25).
“Ada 12 titik sungai-sungai yang telah dinormalisasi meliputi Sungai Cipadu, Kali Sijarak 1 dan 2, Sungai Ledeng, Cikalong, Kedungmenjangan, Kali Kebat, Sigujeg, Kali Pacit, Saladara, Cikenis, dan Cimanggu”ungkapnya.
Langkah ini” lanjut kabid “diharapkan dapat memperlancar aliran air dan menekan potensi genangan di kawasan padat penduduk.
“Tidak hanya itu , DPUTR juga melakukan pembersihan dan perbaikan drainase tepi jalan di sejumlah ruas protokol yang sering tergenang saat hujan deras, seperti di Jalan Cipto, Ciremai Raya, Kartini, dan Terusan Pemuda”.
“Kita terus berupaya memaksimalkan normalisasi drainase agar genangan bisa berkurang. Targetnya bukan hanya mempercepat aliran air, tetapi juga menjaga kondisi jalan agar tetap aman dan nyaman dilalui,” harapnya.
Walau begitu, ia menyatakan, upaya yang dilakukan saat ini masih sebatas meminimalisir dampak banjir, bukan menghilangkannya sepenuhnya. Ia menilai proses penanganan banjir memerlukan waktu dan kerja sama lintas instansi terkait.
“Upaya menghilangkan banjir secara total memang masih butuh proses panjang,namun kami berkomitmen melakukan langkah-langkah bertahap agar ke depan genangan bisa benar-benar teratasi,” jelasnya.
Kabid SDA juga menyoroti pentingnya sinergi antar instansi dalam sistem peringatan dini (early warning). Seperti , penanganan banjir tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.
“Semua harus kerjasama dan terlibat, seperti Dinas Perhubungan segera melakukan rekayasa lalu lintas ketika ada laporan warga terdapat genangan air pada titik tertentu, ” pungkasnya. (Bud)
