Jalan Nasional di Jabar Masih Banyak Mengalami Kerusakan

23 Juni 2016 / 05:13 WIB Dibaca sebanyak: 1216 kali Tulis komentar
Bagikan

Jalan NasionalBANDUNG BBCom  Menjelang arus mudik Lebaran 2016, DPRD Jawa Barat meminta para pihak terkait agar mempersiapkan perlintasan mudik sebaik mungkin. Terutama berbagai kerusakan yang dirasakan pengguna jalan darat harus ditangani secara maksimal.

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, masih banyak jalan yang rusak di perlintasan mudik di Jabar. Sebagai contoh, Ineu merasa prihatin dengan jalur mudik di kawasan Kabupaten Sumedang.

“Ruas jalan di Cadas Pangeran kondisinya bergelombang sehingga membahayakan pengendara. Setidaknya kan mengganggu kenyamanan pemudik. Saya sudah mengecek langsung saat reses,” kata Ineu.

Menurutnya, jalur mudik yang rusak di Sumedang tersebut merupakan jalan nasional sehingga kewenangan perbaikannya ada di pemerintah pusat. Beberapa bulan lalu, kata Ineu, pemerintah pusat akan melakukan perbaikan pada jalan tersebut. Jalan yang buruk ini, kata Ineu, menjadi penyebab terjadinya kemacetan. Ia mengaku pernah terjebak hingga berjam-jam di jalur tersebut.

BACA JUGA  KPU Banjar Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Ad Hoc PPK dan PPS Pemilu 2019

“Semoga pemerintah bisa segera memperbaiki infrastruktur tersebut karena mudik tinggal beberapa pekan lagi,” katanya.

Lebih lanjut Ineu katakan, keselamatan berkendara pun menjadi tanggung jawab pengemudi. Oleh karena itu, Ineu meminta pemudik agar berhati-hati dan mematuhi setiap peraturan yang ada.

 “Jangan ngebut, cek fisik kendaraan anda, istirahatlah kalau merasa lelah ketika mengemudi dan untuk pemudik sepeda motor,” katanya seraya menyebut agar pengendara tidak menggunakan kendaraan melebihi kapasitas yang ditentukan.

BACA JUGA  Pelaku Begal yang Menewaskan Mahasiswi di Tembak Mati Petugas

“Jangan ada yang motornya dinaiki oleh tiga orang bahkan lebih. Itu kan sangat bahaya,” kata dia. Ineu pun menambahkan, adanya pasar tumpah di beberapa ruas jalur mudik harus diantisipasi sebaik mungkin oleh pemerintah setempat. Tidak jarang pasar tumpah tersebut menjadi pemicu kemacetan. “Harus ada yang menertibkan mungkin dengan membuat surat edaran dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota yang di wilayahnya ada pasar tumpah,” pungkasnya. (BBCom)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *