BANDUNG BB.Com-Keberadaan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) harus terasa manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Berbagai jenis pungli/korupsi yang selama ini menggerogoti negeri harus diberantas pasca hadirnya tim tersebut.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar Syamsul Bachri mengatakan, berbagai iuran orang tua siswa terkait pendidikan harus memiliki regulasi yang jelas. Ini penting agar tidak ada pungutan liar dalam institusi pendidikan ini.
Dia menyebut, selama ini sekolah sering terjerat praktik pungli yang dilakukan oknum. Oleh karena itu, regulasi yang jelas sangat diperlukan agar tidak ada praktik pungli seperti yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
“Sumbangan apapun harus ada pijakan yuridisnya. Bukan hanya sumbangan itu sah ketika masuk dalam rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS),” katanya.
Dia menyebut, regulasi pendidikan ini bisa diwujudkan dalam peraturan daerah. Terlebih, pada tahun ini pihaknya akan menyusun perda tentang penyelenggaraan pendidikan.
“Bisa juga diatur dalam peraturan gubernur misalnya. Dan nanti secara teknis jangan sampai membingungkan dan malah disalahgunakan,” katanya.
Lebih lanjut dia katakan, untuk menghindarkan sekolah dari pungli, setiap pengelolaan anggaran harus digunakan sebaik mungkin dan transparan. Menurutnya ini penting agar setiap penggunaannya bisa diketahui oleh semua pihak.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku akan terus menggenjot peran Tim Saber Pungli Jabar. Dirinya menilai ini penting agar praktik dan perilaku korupsi terutama di lingkungan pemerintah bisa benar-benar dihilangkan.
Menurutnya, semua pihak harus memiliki tekad yang sama untuk menghilangkan perilaku korupsi. Dengan dukungan dan upaya semua pihak, diharapkan lahir budaya anti pungli/korupsi yang diyakini mampu membawa dampak positif terhadap pembangunan.
Meski begitu, dia mengakui, pemberantasan pungli/korupsi ini bukanlah hal mudah sehingga memerlukan dukungan dari semua pihak. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar terhindar dari pungli/korupsi.
“Sehingga prinsip good governance, clean governance, benar-benar dapat diwujudkan bersama-sama,” katanya. Oleh karena itu, warga diminta aktif untuk melaporkan setiap temuan pungli/korupsi di lapangan, terlebih setelah hadirnya Tim Saber Pungli ini.
“Silakan laporkan jika ada tindakan di luar aturan,” katanya. Menurut dia, setiap pungli/korupsi harus dihilangkan tanpa melihat besaran nilainya.
Sebagai contoh, menurutnya dunia pendidikan harus terhindar dari punglis. Seiring alih kelola SMA/SMK ke provinsi, dia menegaskan institusi pendidikan ini harus terbebas dari pungli apapun.
“Tidak boleh ada penyimpangan, pungli dan korupsi. Kita ingin membuat sekolah itu betul-betul kawasan bersih pungli dan korupsi,”(**)
