BANDUNG BBCom-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menyoroti perombakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum karena kinerja BUMD harus sejalan dengan program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Kami berharap BUMD di Jabar bisa semakin memberikan keuntungan lebih untuk Pemprov Jabar. Saat ini yang sesuai harapan baru perbankan yakni Bank BJB. Untuk (BUMD) yang lain, saya minta sejalan dengan program gubernur baru yang ingin ‘ngabret’ (kerja maksimal),” ujar Ineu yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Istri Anggota Dewan (IKIAD) Provinsi Jawa Barat di DPRD Jabar, Senin (7/1).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga berharap perombakan direksi BUMD milik Pemprov Jabar tersebut berdampak positif. “Dan saya berharap kalau BUMD ada penataan, ada direksi baru, sebanding dengan kinerja yang diharapkan ke depan,” harap Ineu.
Terkait itu, menurut Ineu, harus diketahui dasar pembentukan BUMD-BUMD di Jawa Barat adalah perda, sedangkan BUMD belum memenuhi harapan. “Jadi secara periodik direksi BUMD harus melaporkan kinerjanya ke Pemprov Jawa Barat dan kami (DPRD) juga meminta kepada BUMD memberikan laporan kinerja ke DPRD Jawa Barat” ujar Ineu.
Dengan adanya laporan tersebut, Ineu mengatakan DPRD Jabar akan melakukan evaluasi secara mendalam dan memberikan rekomendasi kepada BUMD-BUMD yang menurut DPRD kinerjanya buruk. “Sehingga kami juga beri rekomendasi dalam LKPJ terkait perkembangan BUMD, selain evaluasi tim teknis AKD, kondisi terkait evaluasi rutin,” kata Ineu.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat tersebut telah merombak direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB) dan jajaran direksi beserta komisaris PT Bandara Kertajati Internasional Jawa Barat (BIJB) Jumat 28 Desember 2018 yang lalu. (**)
Perombaan BUMD silahkan sj tapi kami ex karyawan Bumd Pt.Agronesia yang di phk gimana nasibnya sdh hampir setahun lebih pesangon tidak cair segala upaya sudah dijalankan sesuai prosedur ke PHI ( Perselisihan Industri ) sudah dilalui skrng menuju ke PN lagi belum anak mau masuk sekolah Sma yg memerlukan biaya tidak sedikit, sedangkan dari pihak pemerintah menyarankan wajib sekolah sampe SMA sdangkan pesangon belum cair.