Harga Sembako Masih Melambung Terjadi di Sejumlah Pasar

9 Juni 2016 / 00:22 WIB Dibaca sebanyak: 771 kali Tulis komentar

BANDUNG BBCom Ketua Komisi II Ridho Budiman Utama, menyesalkan tidak jelasnya kewenangan pemeriksaan makanan untuk yang kurang dari tujuh hari, padahal kualitas makanan dengan daya tahan kurang tujuh hari justru paling banyak beredar di pasar-pasar rakyat.

pasar tradisional“Untuk makanan yang lebih dari 7 hari itu kewenangan pemeriksaannya  ada di Disperindag namun sampai saat ini kewenangan untuk memeriksa makanan yang daya tahannya kurang dari tujuh hari memang belum jelas, pemeriksaan yang dilakukan saat ini masih oleh Dinas Kesehatan.”

Hal ini mengemuka saat Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat memantau perkembangan harga dan ketersediaan sembako pada bulan Ramadhan 2016 ke Pasar Cileunyi Kab. Bandung (8/6).

Ridho mengemukakan hal tersebut karena saat memantau ke Pasar Cileunyi sedang dilakukan tes kelayakan makanan yang beredar di pasar Cileunyi oleh Dinkes setempat.

Sementara itu saat meninjau kondisi pasar, Ridho bersama Anggota Komisi II lainnya didampingi Dedi Sutardi dari PD. Pasar Cileunyi mendapatkan penjelasan bahwa saat ini memang terdapat kenaikan sejumlah harga komoditas pertanian seperti cabe, bawang, sayuran dan kentang.

“ Selain harga daging yang mencapai lebih dari seratus ribu, saat ini memang komoditas pertanian mengalami kenaikan.”

Menjawab pertanyaan Ketua Komisi II, Dedi menjawab bahwa meskipun terjadi kenaikan harga diakuinya  ketersediaan dan supply barang masih mencukupi.

Sebagaimana diberitakan selama Ramadhan ini terjadi kenaikan sejumlah komoditas termasuk sembako di pasar-pasar rakyat. Meskipun pemerintah sudah mematok harga, seperti harga daging sapi yang dipator Rp. 80 ribu per kilonya, namun berdasarkan pemantauan Komisi II di lapangan ternyata harga-harga masih mengalami kenaikan.

Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat selama ramadhan ini memantau perkembangan harga dan ketersediaan sembako yang kemudian hasil pemantauan tersebut akan menjadi masukan bagi Pemprov Jabar yang telah mengantisipasi terjadinya kenaikan dengan mengalokasikan sebesar Rp. 12 milyar untuk melakukan operasi pasar di Jawa Barat. (dp)


 

Bagikan
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *