Guru Madrasah Kurang diperhatikan Pemerintah Daerah

22 Oktober 2016 / 20:06 WIB Dibaca sebanyak: 737 kali Tulis komentar

pgm-jabarBANDUNG BB.Com–Ketua Persatuan Guru Madrasah (PGM) Heri Purnama, menyampaikan keluh kesahnya kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, karena sebagai organinasi daerah merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah.

“Pemprov agar melihat  madrasah ini secara utuh dan integral  sebagai  bagian dari warga Jawa Barat, apalagi potensi madrasah di Jawa Barat sangat besar. Jangan hanya memperhatian sekolah-sekolah umum saja.”

Menurut Heri, saat ini Jawa Barat meniliki kurang lebih 170 ribu guru, 18 ribu madrasah dan sekitar 1.8 juta siswa madrasah dari berbagai tingkatan yang kebanyakan berada di daerah yang dirasakan luput dari perhatian pemerintah.

“Kalau pemerintah menganggap kami berpotensi tentunya kami mengharapkan bisa bersinergi serta mendapatkan dukungan dari DPRD juga,” demikian dikatakan Heri.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan meskipun madrasah merupakan kewenangan dari lembaga vertikal dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, namun bukan berarti Pemprov Jabar tidak menaruh perhatian terhadap keberadaan madrasah beserta guru-gurunya.

Hal ini mengemukan saat Ketua DPRD menerima PGM Jabar yang beraudiensi di ruang kerjanya, Jumat (21/10).

“Ada yang harus diluruskan setelah mendengar apa yang disampaikan Ketua PGM,” demikian kata Ineu setelah mendengar keluh kesah guru-guru yang tergabung dalam PGM.

Menurut Ineu hubungan antara Pemprov Jabar dengan Kementerian Agama dalam hal ini adalah Kanwil Agama merupakan hubungan instansi vertikal sehingga pemprov tidak bisa begitu saja memberikan bantuan sebagaimana pemberian bantuan kepada SD, SMP atau SMA yang merupakan kewenangan daerah.

“Ada mekanisme tertentu yang harus dilalui apabila kami memberikan bantuan kepada instansi vertikal, ini berbeda dengan bantuan kepada sekolah umum yang memang menjadi kewenangan daerah.”

Ineu meyakinkan meskipun pemberian bantuan kepada madrasah harus melalui mekanisme tertentu, namun sampai saat ini pemprov Jabar masih tetap memperhatikan madrasah-madrasah yang ada di Jawa Barat seperti bantuan kobong. Menurut Ineu bagaimanapun masalah pendidikan madrasah adalah menyangkut anak bangsa dan terkait dengan pembangunan moral bangsa. Namun memang kewenangan dan kemampuan pemerintah terbatas sehingga harus mempertimbangkan skala prioritas. (dp)


 

Bagikan
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *