DPRD Menilai Sikap PT Kahatex Belum Peduli Terhadap Kepentingan Umum.

15 Maret 2017 / 07:32 WIB Dibaca sebanyak: 469 kali Tulis komentar

KAB BANDUNG BB.Com-Akibat sering terjadi kemacetan dan banjir di ruas jalan Rancaekek Kabupaten Bandung, Kalangan DPRD Jawa Barat mendorong pihak pemerintah provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan pembongkaran bangunan milik PT Kaharex yang menjadi penyebab utama sering terjadinya banjir di wilayah Rancaekek. Bahkan, menurut Gatot Tjahyono, penanganan banjir Rancaekek yang tak kunjung selesai tersebut, lebih disebabkan karena sikap PT Kahatex yang belum peduli terhadap kepentingan umum.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Jabar Ir.Gatot Tjahyono, sebenarnya sudah beberapa kali Dewan meminta pihak Pemprov Jabar untuk bersikap tegas terhadap pihak PT.Kahatex. Namun, tidak kunjung  dilakukan pembongkaran terhadap bangunan milik Kahatex yang menjadi penyebab utama tersendatnya aliran air sewaktu hujan. Sehingga banjir lagi-banjir lagi.

Berhubung pihak PT.Kahatex tetap membandel juga, akhirnya kita terus melakukan penekanan agar pihak Kahatex memahami persoalan yang berdampak luas terhadap masyarakat tersebut. Jangan mau asik sendiri, ungkap Gatot di Bandung, Senin (13/3).

Dikatakan, bangunan milik Kahatex yang berdiri diatas saluran air merupakan tanah / asset negara. Maka mau tak mau, Kahatex harus membongkarnya hingga tuntas, tegasnya.

“Memang saya dengar mereka (PT Kahatex) sudah mulai membongkar, tapi seharusnya tuntas hingga air benar­benar mengalir lancar, tidak tersumbat, dan tumpah ke badan jalan,” paparnya.

Pihaknya juga mendorong Pemprov Jabar terus mengawal sikap Kahatex dalam membuktikan janjinya membongkar seluruh bangunan yang menutupi saluran air tersebut. “Bahkan, bila perlu, Pemprov Jabar ajukan gugatan hukum lagi biar benar­ benar didengar.

Lebih jauh Gatot mengatakan, kemacetan di kawasan tersebut sebenarnya bukan hanya disebabkan banjir. Sebab, banyak persoalan lain yang menjadi pemicunya, mulai keberadaan pedagang kaki lima (PKL) hingga lalu lalang karyawan pabrik yang berdiri di sepanjang jalan nasional tersebut. Karena itu, diperlukan sinergitas di antara pihak terkait, yakni pemerintah pusat, provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Bandung.

“Di sini perlunya kerja sama. Misalnya, Pemkab Sumedang dan Bandung menangani persoalan PKL­nya, provinsi mengawasi pembongkaran saluran airnya, dan pusat mengatasi kemacetannya,” papar Gatot.

Sementara itu ditempat terpisah, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar meyakinkan, pembongkaran bangunan yang menutupi aliran Sungai Cikijing sudah dilakukan PT Kahatex.

“Untuk Kahatex, sebagian sudah dibongkar, mungkin bertahap,” ujar Deddy, Menurut dia, perjanjian kesiapan Kahatex membongkar bangunan di atas Sungai Cikijing dilakukan langsung dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). “Itu perjanjiannya sama Pak JK. Jadi kalau sampai tidak direalisasikan berarti selesai itu, negara seolah tidak ada hukum,” katanya.

Deddy juga meminta masyarakat tak lantas menyalahkan Kahatex sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas persoalan banjir tersebut. Deddy malah menyarankan agar mencari penyebab lainnya agar penanganan banjir di kawasan Rancaekek benar­benar tuntas.

“Jadi jangan menjustifikasi dulu ya,” ungkap Deddy seraya meyakinkan, Pemprov Jabar pun telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi banjir, salah satunya melalui penanganan bersama banjir Bandung Raya. (***)


 

Bagikan
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *