BANDUNG BB.Com–Kalangan DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jabar menambah dana tanggap darurat bencana hingga Rp 30 miliar. Hal ini penting mengingat besarnya kebutuhan yang diperlukan pascabencana di Kabupaten Subang, Garut, dan Sumedang.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Yod Mintaraga, mengatakan, tambahan dana tanggap darurat tersebut harus lebih besar lagi. Menurutnya, Pemprov Jabar bisa menganggarkan hingga Rp 30 miliar.
“Masih bisa ditambah sampai 30-an (miliar),” kata Yod di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Senin (26/9/201/). Terlebih, lanjutnya, Kabupaten Subang pun sangat memerlukan bantuan untuk rehabilitasi pascabencana, belum lama ini.
“Di Subang, di Sukakerti, itu parah juga. Waktu itu kan Pak Gubernur dan Pak Menteri ke sana,” ucapnya.
Yod berharap, berbagai kerusakan akibat bencana ini bisa segera diperbaiki agar kehidupan warga kembali berjalan normal. “Agar persoalan bisa cepat diatasi dan masyarakat merasa terbantu,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menambah dana tanggap darurat bencana sebesar Rp 20 miliar pada APBD Perubahan 2016 ini. Hal ini salah satunya berkaitan dengan terjadinya bencana di Kabupaten Garut dan Sumedang, pekan kemarin.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, dana tanggap darurat bencana yang ada di kas pemprov saat ini Rp 10 miliar. Jumlah ini tidak mencukupi mengingat besarnya kebutuhan rehabilitasi pascabencana.
Heryawan menyebut, Kabupaten Garut saja mengajukan Rp 44 miliar untuk perbaikan pasca banjir bandang pada Selasa (20/9/2016). “Itu untuk keseluruhan jangka panjang, untuk jalan, jembatan, sekolah,” katanya.
Menurut dia, tambahan Rp 20 miliar tersebut murni berasal dari kas pemprov. “Kita kasak-kusuk lagi, coret sana coret sini tadi malam,” katanya.
Disinggung adanya bantuan dari pemerintah pusat, dirinya mengaku belum mengetahui pasti. “Siapa yang menjamin pusat lancar? Karena kita juga enggak tahu di pusat pembahasannya seperti apa. Kalau pusat ada dan lebih cepat, Alhamdulillah,” katanya.
Pemprov Jabar, lanjutnya, ingin lebih sigap dalam menangani bencana yang terjadi. “Makanya kita sediakan meski sangat mungkin pusat sediakan. Kalau pusat datang, tidak usah dipakai dana kita. Tapi mending kita pastikan provinsi ada,” bebernya.
Dana sebesar Rp 20 miliar tersebut, lanjutnya, diantaranya akan digunakan untuk relokasi warga dan membeli alat-alat kesehatan baru. Sebab, saat banjir bandang melanda Garut, banyak peralatan RSUD dr. Slamet yang terendam.
Selain itu, alat-alat yang dibutuhkan Palang Merah Indonesia Garut pun turut rusak oleh musibah tersebut. “Banyak alkes yang vital yang rusak seperti alat radiologi dan USG, macam-macam alat di UGD. Kalau enggak ada alat, UGD enggak jalan, terus alat laboratorium untuk periksa darah,” katanya.
Meski tergolong mahal, alat-alat kesehatan tersebut sangat penting sehingga keberadaannya menjadi prioritas. “Ini sangat mendesak,bayangkan kalau RSUD Garut tak bisa beroperasi, kan repot,” katanya.
Oleh karena itu, Heryawan berharap dana tersebut bisa disepakati dalam pengesahan APBD Perubahan 2016 yang akan dilakukan bersama DPRD Provinsi Jabar ini. “Mudah-mudahan ketuk palu, pemeriksaan ke Kemendagri setengah bulan selesai,” pungkasnya. (dp)
