BANDUNG BB.Com–DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Gubernur Ahmad Heryawan untuk mengganti jabatan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Asep Hilman dengan pejabat baru. DPRD Jabar khawatir, bila jabatan Kadisdik masih dipegang oleh Asep Hilman yang saat ini sudah ditahan Kejaksaan, agenda-agenda penting Dinas Pendidikan akan terganggu.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Dedi Hasan Bachtiar, mengatakan, demi keberlangsungan berbagai agenda dan program Dinas Pendidikan Jabar, sebaiknya gubernur segera menetapkan Kadisdik baru menggantikan Asep Hilman. Menurut dia, dengan statusnya yang sudah menjadi tersangka bahkan sudah ditahan Kejaksaan, Kadisdik Jabar tidak mungkin lagi bisa fokus menjalankan tugas-tugasnya sebagai kadisdik.
“Sebaiknya Pak Gubernur segera memproses jabatan yang kosong itu (Kadisdik). Ini untuk efektivitas kerja di lingkungan Disdik. Apalagi Kadisdik itu pengguna anggaran,” kata Dedi di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Selasa (13/12).
Meski begitu, dia mengaku tidak bermaksud untuk mengintervensi kebijakan Gubernur. Usulan yang diungkapkannya tersebut hanya bentuk kekhawatiran terjadinya potensi masalah di dunia pendidikan Jawa Barat serta demi menyelamatkan kepentingan jutaan siswa di Jawa Barat, terutama dalam rangka alih kelola SMA/SMK yang dimulai pada Januari mendatang.
Dedi menegaskan, pihaknya termasuk DPRD Jabar sangat menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah terhadap Asep Hilman hingga ada keputusan hukum tetap pengadilan (inkrah). “Penggantian memang haknya gubernur, kami tidak intervensi. Tapi biar Kadisdik konsentrasi dan fokus menghadapi proses hukum, sebaiknya Pak Gubernur mengganti (Kadisdik) saja, tidak perlu menunggu putusan inkrah karena Disdik harus tetap berjalan,” kata Dedi Hasan.
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota DPRD Jabar lainnya, Yomanius Untung. Dia menilai usulan penunjukkan Kadisdik baru tersebut perlu dipertimbangkan gubernur sebagai upaya menyelamatkan anggaran dan berbagai program kerja agar terealisasi dengan baik.
Terlebih, kata dia, pengelolaan pendidikan Jabar juga menyangkut nasib jutaan siswa dan guru di Jawa Barat. “Konsentrasi Kadisdik Jabar takutnya terganggu. Kami menilai penunjukan Kadisdik baru ini lebih kepada kepentingan program pendidikan agar berlangsung dengan baik. Tapi itu sepenuhnya hak gubernur,” jelasnya.
Dia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum terkait kasus yang menjerat Kadisdik Jawa Barat tersebut. “Kami percaya betul kasus ini akan ditangani secara profesional oleh aparat penegak hukum. Dan kita juga harus menerapkan azas praduga tak bersalah kepada Kadisdik Jabar,” kata dia.
Kasus dugaan korupsi yang menjerat Asep Hilman, kata Untung, harus menjadi peringatan bagi para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat maupun dinas lainnya agar lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan dunia pendidikan. “Kasus ini harus jadi ‘warning’ bagi semua pihak di Jawa Barat,” kata dia.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan memastikan akan tetap menyiapkan bantuan hukum bagi Kadisdik Jabar Asep Hilman yang kini ditahan Kejaksaan Negeri Bandung. Dia mengatakan, pihaknya siap menunjuk pelaksana tugas Kadisdik.
Dia mengatakan, pihaknya sudah menawarkan pendampingan hukum bagi Asep. Namun, yang bersangkutan memilih untuk menggunakan pengacara pribadi mendampingi dirinya yang tersandung kasus dugaan korupsi.
“Pak Asep memakai pengacara sendiri, kami sudah siapkan pula bantuan hukum dari LKBH Korpri, stand by sewaktu-waktu diperlukan,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (13/12).
Dia memastikan kasus yang menimpa Asep tidak akan mengganggu proses alih kelola 28.000 PNS alih kelola SMA/SMK. Menurutnya, sejauh ini proses penetapan alih kelola dari kabupaten/kota sudah bisa diatasi dengan baik.
“Mulai tahun depan, personel, prasarana dan pembiayaan serta dokumen (P3D) sudah siap,” tuturnya. Agar pengelolaan pendidikan masih bisa tetap berjalan meski Asep ditahan, dia mengaku sudah menunjuk Asda Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar Ahmad Hadadi sebagai Plt Kadisdik Jabar. “Sudah dong, langsung ditetapkan. Resmi sekarang Plt-nya Ahmad Hadadi,” pungkasnya. (**)
