BANDUNG BB.Com– Permasalahan sertifikasi dan inventarisasi situ-situ yang ada di Jawa Barat masih menjadi perhatian Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat.
Hal ini kembali ditekankan oleh Komisi I saat melakukan kunjungan kerja ke Balai PSDA Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno di Sukabumi (22/3).
Pada kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Syahrir tersebut selain menyoroti masalah sertifikasi, Komisi I juga menyoroti masalah kinerja kepegawaian di Balai PSDA. Hal ini karena ternyata sebagian besar status pegawai di balai PSDA adalah non PNS/ASN.
Hal lain yang juga menjadi catatan Komisi I sebagaimana dikemukakan Syahrier adalah perampingan organisasi sebagai konsekuensi UU Perangkat daerah yang bertujuan untuk efisiensi namun di satu sisi ternyata Pemprov masih harus menyewa beberapa gedung untuk digunakan sebagai kantor.
Terkait dengan masalah situ-situ yang ada di Jawa Barat Kepala Balai PSDA, Indra Sofyan mengemukakan sampai saat ini belum ada data yang lengkap mengenai berapa jumlah situ yang ada di Jawa Barat.
“Belum ada definisi apa itu situ dari Kementerian PU sendiri. Ini penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa lokasi itu adalah situ.”
Hal seperti ini menjadi salah satu kendala.
Menurut Indra menjadi pekerjaan rumah bagi pihaknya. Dari 137 situ yang sudah terdata yang sudah dikelola baru 14 situ.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi I, Didin Syaefuddin mempertanyakan perubahan kewenangan PSDA dari yang semula pendayagunaan menjadi pengelolaan.
Menurut Indra kewenangan untuk mengelola kini lebih luas dibandingkan pendayagunaan, karena itu menyangkut hampir semua urusan dari A sampai Z. Namun karena kewenangan itu masih baru dengan anggaran yang masih terbats maka pihaknya masih mengggunakan pola yang lama.
Selain masalah tersebut, pada pertemuan tersebut mengemuka masalah kepegawaian.
Ganiwati, Anggota Komisi I mempertanyakan bagaimana kontroling, evaluasi dan periodisasi pegawai mengingat jumlah tenaga non PNS yang cukup banyak dibanding yang PNS. Ganiwati juga menekankan pentingnya pengawasan melekat yang dilakukan oleh balai sebagai institusi yang paling paham kondisi lapangan. (**)
