oleh

DPRD Jabar: Pengawasan Obat Dan Makanan Harus Ditingkatkan

BANDUNG BB.Com–DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran obat dan makanan ilegal. BPOM menjalin kesepakatan dengan beberapa organisasi dan instansi di Jawa Barat untuk bersama-sama mengawasi peredaran makanan dan obat ilegal.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir, SE mengatakan, untuk mengawasi peredaran obat dan makanan ilegal, DPRD harus terlibat dalam pelaksanaannya. Sebab, hal itu berdampak pada kebijakan yang diambil untuk melindungi masyarakat Jabar dari peredaran obat dan makanan ilegal. Selain itu, juga harus diketahui tentang kategorisasi obat dan makanan tersebut terindikasi pemalsuan, tidak layak edar maupun tidak tercantum di Depertemen Kesehatan.

“ Yang dilakukan BPOM sudah rutin, untuk kegiatan ini bekerjasama dengan organisasi pramuka. Kita berharap mereka dapat bekerja sama dengan BPOM dan Depkes mengategorikan pemalsuan, tidak layak edar dan ilegal,” ujar Syahrir di Gedung Sate, Jalan Diponegoro no. 22, Kota Bandung, Rabu (21/12/2016).

BACA JUGA  Pemdaprov Jabar Keluarkan Surat Edaran Terkait Penyesuaian Jam Kerja ASN.

Dia menambahkan, tidak menutup kemungkinan dewan akan membuat perda khusus tentang obat dan makanan serta perlindungan konsumen. Hal itu untuk memperkuat BPOM dalam menindak dan mengawasi peredaran dan makanan ilegal.

“Kedepannya, sebagai payung hukum tentu akan kita rencanakan untuk membuat  perda yang membahas tentang perlindungan konsumen atau pengawasan obat dan makanan secara khusus,” katanya.

BBPOM di Bandung menggandeng Kwarda Pramuka Provinsi Jawa Barat untuk bekerjasama di bidang sosialisasi dan program keamanan pangan di lingkungan gerakan pramuka di Jawa Barat. BBPOM juga menggandeng PD Pasar Bermartabat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pembinaan pedagang pasar agar aman dari bahan berbahaya.

BACA JUGA  DAS Citarum Salah Satu 15 DAS Prioritas di Indonesia

Tak hanya itu, BBPOM di Bandung juga menjalin kerjasama dengan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Jawa Barat tentang penatalaksanaan makanisme pengawasan obat dan makanan melalui dukungan praktik kefarmasian di Jawa Barat.

Penandatangan kerjasama itu disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito.

“Sinergsime lintas sektor ini merupakan bagian dari perkuatan sistem pengawasan obat dan makanan,” kata Kepala BBPOM di Bandung Abdul Rahim pada acara Pemusnahan Hasil Pengawasan dan Penindakan Obat dan Makanan Ilegal di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu, 21 Desember 2016.

Penny mengatakan, aspek pencegahan takbisa dilakukan BPOM sendiri. Oleh karenanya perlu kemitraan dengan masyarkat. “Ini kerja sama pilot dan jadi contoh. Kita besarkan jadi program nasional,” katanya. (***)


 

Komentar