DPRD Jabar Menilai PT. Kahatex Yang Menjadi Penyebab Utama Banjir di Wilayah Rancaekek.

29 Maret 2017 / 12:13 WIB Dibaca sebanyak: 1704 kali Tulis komentar

BANDUNG BB.Com-Komisi IV DPRD Jabar didampingi SKPD melakukan peninjauan kelokasi langganan Banjir Kahatex- Rancaekek Kab Bandung. Kunjungan ini terkait tindak lanjut dari instruksi Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang pembongkaran bangunan milik PT.Kahatex yang dinilai menjadi penyebab utama banjir diwilayah Rancaekek.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady, rombongan Komisi IV dipimpin Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe, didampingi SKPD dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Jabar, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PSDA, Dinas Perhubungan (dishub), Dinas Pemukiman dan Perumahan (Diskimrum), Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Dinas Industri dan Perdagangan (Disindag) lang kelokasi langganan Banjir Kahatex.

Dilokasi banjir Kahatex ada tiga hal pokok yang dibahas, yaitu pertama, soal solusi tentang penanganan jalan. Untuk jangka pendek, untuk mengurai kemacetan ketika terjadi banjir saat hujan, kita usulkan agar trotoar pembatas jalan sebagian dibuka. Sehingga kendaraan yang terjebak banjir tidak perlu meninggu sampai banjir surut, tetapi bisa berbalik arah, misalkan ke kadungora atau ke Cijapati. Sedangkan jangka panjangnya, kita usulkan agar dibuat jalan layang.

Soal PSDA, di dalam PT Kahatex, ada aliran sungai Cikijing yang diatasnya ada bangunan milik Kaharex. Menurut perwakilan Manajemen PT Kahatex, Ludy mengatakan, pihaknya siap membongkar bangunan yang berdiri diatas DAS Cikijing. Namun, pihaknya masih menunggu hasil rekomendasi teknik (Retek) dari BBWS Citarum. Karena sungai Cikijing dibawah kewenangan BBWS Citarum, untuk itu, ditunggu rekomendasi tekniknya.

BACA JUGA  Reses : Sosialisasi Pilkada Serentak Jabar Tahun 2018

Untuk itu, Komisi IV DPRD Jabar meminta pihak Dinas PSDA Jabar bersama BBWS Citarum, untuk mempercepat turunnya rekomendasi teknik terkait dengan Kahatex. Berdasarkan eksisting dilapangan seharusnya lebar sungai mencapai 15 meter ditambah lagi sepadan sungai kiri-kanannya 10 meter jadi 35 meter. Sehingga, konsekuensinya, pihak Kahatex harus membongkar GOR dan tempat Parkir.

Ludy selaku perwakilan manajemen Kahatex mengatakan, siap melakukan pembongkaran sesuai dengan instruksi Wapres JK, dengan syarat mereka ingin dapat Retek terlebih dahulu dari BBWS CItarum, ujar Daddy menirukan perkataan Ludy.

Komisi IV mengapresiasi kesanggupan pihak Kahatex untuk membongkat bangunan yang ada, maka dalam pertemuan tersebut, kita secara tegas minta pihak Dinas PSDA Jabar dan BBWS Citaurm untuk mempercepat keluarnya Retek. Bila reteknya nanti sudah turun, kita lihat sejauh mana kometmen pihak PT Kahatex dalam menindak lanjuti instruksi Wapres JK, ujarnya.

Selain itu, pihak Dinas PSDA juga akan membuat saluran yang lebar 8 meter x 264 meter di wilayah bawah menuju Sungai Citarum. DED 2017 kelar, untuk itu, kita juga minta dipercepat. Termasuk juga melakukan pelebaran di Curug Jompong, sehingga aliran semakin lancar.

BACA JUGA  Warga Keluhkan Matrial Proyek Perbaikan Saluran Air Tutupi Badan Jalan.

Pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan (DPTP) Jabar, menilai bahwa di lahan persawahan/ pertanian di seputaran Kahatex sudah tidak layak ditanami, karena sampah dan limbah sudah menyatu, sehingga hasil panen sudah mengandung unsur zat meracun.

Dalam Kesempatan tersebut, beberapa anggota Dewan juga meminta tentang penataan PKL, karena setiap buburan kerja karyawan mencapai 12 orang tiap shifts/aplusan, sebagian mereka belanja. Belum lagi tambah angkot dan ojek yang ngetem, kemacetan semakin parah, ini terjadi setiap hari. Untuk itu, kita minta ditata ulang.

Kita juga mempertanyakan, apaka yang telah dilakukan kahetx terkait banjir, menurut mereka, bahwa ada sekitar 570 meter sungai Cikijing berada di kawasan Kahatex yang bentuknya zikzak, kini dibagian depan sudah dibongkar.Pihak Kaharex juga meminta konpensasi atas lahan mereka yang terkena pelebaran Sungai Cikijing.

Adapun hasil tinjauan lapangan ini, akan kita tindak lanjuti dalam rapat kerja dengan mitra terkait di Komisi IV, tandasnya. (ded/sein).


 

Bagikan
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *