BANDUNG BB.Com– Komisi I DPRD Jawa Barat menghimbau Pemprov Jabar agar berhati-hati dalam mengadakan kerjasama dengan Pemerintahan Tiongkok. Pasalnya kerjasama MoU ini menyangkut kepentingan umum bagi masyarakat luas di Jabar.
Hal tersebut mengemuka pada rapat kerja Komisi I dengan Asisten Pemerintahan Jabar, Biro Otonomi Daerah, dan Biro Hukum Pemprov Jabar yang membahas rencana kerja sama dengan Provinsi Sichuan Tiongkok di ruang rapat Komisi I, Selasa(3/8
Menurut Ketua Komisi I, H. Syahrir, SE, Komisi I akan menyetujui perjanjian kerjasama tersebut jika memang memiliki manfaat terhadap masyarakat jabar.
“Tujuan kerja sama ini akan sangat menguntungkan apabila mekanismenya dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat Jabar karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak.”
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi I, H. M. Hasbullah Rahmad, S.Pd,. M.Hum memberikan pendapatnya.
“Berkaitan dengan kerjasama investasi dan perdagangan dengan 4 provinsi yang ada diTiongkok, kami berharap Jabar bisa menekan dari sisi yang lainnya karena neraca kita sudah menurun.Jangan sampai nantinya Jabar hanya menjadi tanah legenda karena dimasa mendatang salah satu wilayah di Jawa Barat diambil alih oleh pihak lain.
Jangan sampai nanti saat warga Jabar sendiri ingin menguunjunginya malah bisa-bisa dipersulit untuk masuk karena area wisata tersebut telah dikelola oleh pihak asing.
Menanggapi apa yang dikemukakan Komisi I, Asisten Pemerintahan mengatakanapabila perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati maka akan banyak manfaat yang langsung dirasakan masyarakat. Yaitu terdapat salah satu provinsi di tiongkok yang bisa melakukan jembatan transaksi dengan negara-negara yang ada di Eropa dengan pajak yang lebih murah.
“Kami pun saat ini sedang menyusun mekanisme MOU dengan sangat hati-hati, agar nantinya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita ingin kan seperti yang telah disebutkan tadi.” pungkasnya (BB.Com)
