DPRD Jabar Konsultasikan Fungsi Kesehatan dan Dana BOS Di Kota Bukitinggi

18 Oktober 2016 / 21:38 WIB Dibaca sebanyak: 643 kali Tulis komentar

DPRD JabarBANDUNG BB.Com–Persoalan kesehatan masih menjadi kendala yang cukup besar bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Pasalnya pelayanan kesehatan dan gizi buruk serta minimnya pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak masih relatif tinggi. Karena itu, pemerintah bersama seluruh elemen terkait berupaya mengatasi dengan mengusung konsep kesehatan berbasis masyarakat dengan wujudnya menciptakan desa atau nagari siaga.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung mengatakan, untuk mecari informasi tentang pengelolaan anggaran kesehatan, dewan pertanyakan sejauhmana pengelolaannya di Provinsi Sumatera Barat. Khususnya di bidang kesehatan yang  sangat sensitif hampir disegala sektor pemerintahan.

“Bagaimana dengan alokasi 10 persen sesuai untuk fungsi kesehatan dengan undang-undang yang berlaku,”  ujar Yomanius di Dinkes Prov Sumbar, belum lama ini.

Dia menambahkan, dalam rangka meningkatkan pelayanan fungsi kesehatan, bagaimana menjadikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan sebelum ditangani oleh fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Selain itu bagaimana dengan pelayanan jaminan kesehatan, khususnya bagi keluarga miskin (gakin).

“Misalnya di Jabar kita untuk mengcover  persoalan jaminan kesehatan kami sudah kerjasamakan dengan RS Al Ihsan,” katanya.

Sementara itu, Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes Sumbar,  drg. Achmad Mardanus, M.Kes mengatakan, untuk mengatasi sejumlah persoalan kesehatan yang masih dihadapi daerah ini, perlu peran aktif masyarakat. Persoalan kesehatan itu di antaranya kasus gizi buruk dan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak.  Sehingga perlu dibentuk swadaya kesehatan yang bermula dari masyarakat.

“Meskipun dari angka untuk menekan angka kematian ibu saat melahirkan kamis sudah berada di 4,8 persen. Meski sudah cukup signifikan, kami menargetkan hingga tiga persen  dari populasi ibu hami,” ujar Achmad di Dinker Sumatera Barat, beberapa waktu lalu.

Guna meningkatkan kualitas, lanjut dia, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, antara lain dengan memperbanyak sarana dan prasarana di bidang kesehatan, seperti unit layanan kesehatan secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Sumbar. Hingga kini Sumbar memiliki 19 rumah sakit pemerintah dan 25 rumah sakit swasta. Selain itu, Sumbar juga memiliki 888 unit layanan kesehaan yang bisa diakses masyarakat secara mudah, yakni puskesmas dan posyandu.

“Saat ini kita juga tengah mengupayakan terciptanya nagari (setingkat kelurahan, red) siaga di Sumbar, yang memiliki kemandirian dalam mengatasi persoalan dan kegawatdaruratan dalam bidang kesehatan yang terdapat di daerahnya masing-masing,” katanya.


 

Bagikan
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *