BANDUNG BB.Com– Seluruh pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus tetap fokus bekerja meski saat ini tengah dibahas perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sesuai arahan pemerintah pusat. Pejabat setingkat asisten daerah, kepala dinas, badan, dan biro ini harus membuktikan kinerja terbaik dibanding memikirkan jabatan selanjutnya.
Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari usai dimintai tanggapannya terkait adanya pejabat teras Pemprov Jabar yang bergerilya ke anggota dewan untuk mengamankan jabatan. “SOTK dibahas, pejabat bekerja saja. Tunjukkan kinerja terbaik,” kata Ineu di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Kamis (15/9/2016).
Ineu mengaku tidak mengetahui adanya pejabat eselon II Pemprov Jabar yang kasak-kusuk ke anggota dewan untuk mengamankan posisi bahkan mengintervensi SOTK. Dia mengaku belum pernah sekali pun dihubungi pejabat pemprov yang ingin mencari dukungan.
“Tidak ada yang datang ke saya. Kalau ada yang datang, saya akan buka namanya,” ujar Ineu.
Oleh karena itu, Ineu mendukung jika ada yang membongkar nama-nama pejabat yang kasak-kusuk mencari dukungan bahkan mengintervensi pembahasan SOTK. Ini penting karena bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam menyusun komposisi pejabat sesuai perubahan SOTK.
Lebih lanjut Ineu pastikan, pembahasan SOTK yang saat ini berada di tingkat Panitia Khusus DPRD Provinsi Jabar akan dilakukan sebaik mungkin. Dewan, lanjutnya, akan bekerja sebaik mungkin mengingat SOTK ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan yang dijalankan.
Pihaknya pun menargetkan pembahasan tidak molor karena SOTK ini berpengaruh terhadap program pembangunan pada APBD Murni Provinsi Jabar 2017. “Penyusunan dilakukan sebaik-baiknya untuk Jabar lebih baik lagi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Pansus VIII DPRD Provinsi Jabar Didin Supriadin menyebut, sejumlah pejabat eselon II bergerilya ke anggota dewan untuk mengamankan jabatan. Pejabat yang kasak-kusuk ini merupakan pimpinan di dinas, badan, dan biro yang kemungkinan terkena perombakan. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meminta dewan tidak ragu membuka nama-nama pejabat tersebut. (dp)
