oleh

DPRD Dorong BKKM Menjadi Rumas Sakit Ketenagakerjaan

BANDUNG BB.Com-Potensi ketenagakerjaan di Jawa Barat, khususnya di wilayah Bandung Timur yang besar dan  membutuhkan pelayanan kesehatan bagi para pekerjanya mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hal ini salah satunya ditujukan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dengan meninjau Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang terletak di Rancaekek Kab. Bandung (9/2).

Pada kunjungan tersebut, Komisi V yang dipimpin Ketua Komisi Syamsyul Bachri menyambut baik rencana BKKM menjadi rumas sakit ketenagakerjaan sebagaimana yang dikemukakan Kepala BKKM Yus Suhita.

Namun perubahan BKKM menjadi rumah sakit ini ternyata masih menemui kendala diantaranya perlu pembebasan tanah agar nantinya rumah sakit ini bisa menjadi rumah sakit Tipe B  yang tentunya membutuhkan area yang cukup luas untuk menampung sekitar 200 tempat tidur serta kebutuhan ruang lainnya.

BACA JUGA  Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari Akan Kawal Aspirasi Warga Desa Cipandanwangi

Bangunan yang sudah direnovasi saat ini telah menghabiskan anggaran sekitar 57,6 milyar untuk bangunan serta 36 milyar untuk mebeler termasuk 25 tempat tidur.

Anggota Komisi V, Ikhwan Fauzi mengapresiasi pendirian rumah sakit kenegakerjaan ini, terlebih melihat lokasinya yang strategis sebagai daerah industri.

“Rumah sakit ini juga akan menjadi rumah sakit ketenagakerjaan yang pertama ada di Indonesia.”

Ikhwan berharap nantinya pekerja yang memanfaatkan layanan kesehatan di rumah sakit ini bisa menggunakan dana BPJS yang saat ini banyak yang belum dipergunakan.

BACA JUGA  Kapolda Jabar Sholat Jumat Bersama di Mesjid Al Bayyinah di Pw Persis Jabar

“Pekerja yang sakit harus masuk rumah sakit ini, manfaatkan dana  nganggur yang ada di BPJS,” tegasnya.

Mengenai pemanfaatan BPJS ini, Abdul Hadi Wijaya juga menyarankan agar BPJS Ketegakerjaan bisa ditarik sebagai salah satu rekanan (investor) untuk membantu pembangunan rumah sakit ini.

Pada kesempatan yang sama terkait bantuan untuk APBN untuk BKKM, Wakil Ketua Komisi V, Yomanius Untung mengatakan sulit untuk mendapatkan bantuan dari APBN karena untuk balai tidak ada nomenklaturnya.

Mengenai pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan rumah sakit ini, Untung menyarankan agar dilakukan pendekatan dengan kalangan pengusaha yang menguasai tanah di sekitar rumah sakit.


 

 

Komentar