BANDUNG BB.Com–DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat membebaskan seluruh lahan untuk pembangunan masjid terapung di kawasan Gedebage, Kota Bandung. Hal ini penting karena seluruh pembangunannya menggunakan APBD Provinsi Jabar.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady mengatakan, sebagian lahan untuk rencana tersebut masih milik pihak swasta yakni pengembang sumarecon. Daddy meminta agar pengembang tersebut menghibahkan lahan seluas 3,8 hektare ini ke pemprov.
Terlebih, kata Daddy, keberadaan masjid tersebut akan mengangkat potensi kawasan sumarecon. “Jadi wajar kalau dihibahkan, apalagi seluruh pembangunannya dari APBD Jabar,” kata Daddy di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Senin (3/10/2016).
Ketua Komisi IV DPRD Jabar Ali Hasan mengatakan, pembangunan ini harus dipastikan bebas dari lahan swasta. Menurut Ali, hal ini karena seluruh pembiayaan pembangunan masjid berasal dari APBD Jawa Barat.
“Bukan kami menghalang-halangi, lahan untuk pembangunan mesjid terapung ini harus milik provinsi. Makanya kita minta agar lahannya benar-benar clear,” kata Ali.
Dia menilai, proyek yang seluruhnya didanai APBD ini tidak terkesan menjadi salah satu fasilitas yang dimiliki pengembang. “Mudah-mudahan Pemprov Jabar tidak dibodoh-bodohi. Karena dananya sangat besar,” katanya.
Oleh karena itu, Ali menilai, akan lebih baik jika Pemprov Jabar menuntaskan pembebasan lahan. Sehingga, saat pembangunan berjalan, tidak ada lahan yang bukan milik pemprov.
“Jangan sampai pengembang yang enak. Karena anggarannya semua pemprov, kita tidak tahu apa minta juga dana ke pusat atau tidak,” pungkasnya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, Pemprov Jabar akan terus mengupayakan proses pembebasan lahan tersebut. Tahun ini, dana pembebasan lahan yang sudah disiapkan sekitar Rp 280 miliar.
“Mudah-mudahan, pembebasan lahan bisa sampai di angka 15 hektare tahun ini. Sisanya tahun depan lima hektare lagi,” kata Heryawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (3/10/2016).
Dia menargetkan, pembebasan lahan 15 hektare tersebut bisa selesai Desember mendatang. Selanjutnya, Pemprov Jabar akan langsung menggelar tender pada Januari 2016 dan bulan depannya sudah bisa mulai pengerjaan.
“Pematangan lahan tahun ini kami lakukan,” kata dia seraya menyebut anggaran pembangunan kontruksi diperkirakan mencapai Rp 400-500 miliar.
Meski begitu, menurutnya pembebasan lahan tersebut terkait dengan kesiapan BPN. “Ya tapi kalau pembangunan mudah-mudahan bisa selesai 2018,” pungkasnya.
