BANDUNG BBCom– Kebutuhan layanan kesehatan, khususnya bidan desa yang bertugas untuk membantu masyarakat yang sedang hamil maupun membantu dalam persalinan, saat ini masih dirasakan kurang, khususunya di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Uus Sukmara mengatakan, kondisi ini terjadi karena ada bidan yang tidak diperpanjang kontraknya, sementara kewenangan untuk mengangkat bidan di daerah yang kebutuhannya cukup banyak berada di pemerintah pusat.
“Kekurangan bidan desa itu karena mereka habis kontrak dan tidak diperpanjang berarti di desa itu akan kekurangan, untuk nambah kita harus ada dari Menpan RB dari BKD yang kewenangannya bukan dari Dinkes,” ujarnya.
Uus mengaku, anggaran yang di siapkan dari APBD ProvinsiJawa Barat hanya mampu untuk mengangkat 700 bidan saja, sementara kebutuhannya lebih dari seribu.
“APBD provinsi ada, jadi Pa Gubernur salah satunya mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan tenaga PTT dokter, bidan-bidan untuk daerah-daerah yang terutama angka kematian ibu dan bayinya tinggi,” kata Uus, dalam sebuah diskusi di Kantor Dinas Kesehatan Jabar, Selasa (21/06). (BBCom)
