APBD Jabar 2017 Rp 30 triliun

4 November 2016 / 20:47 WIB Dibaca sebanyak: 799 kali Tulis komentar

ketua DPRD JabarBANDUNG BB.Com–Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari belum menerima lampiran RAPBD Jabar 2017. Sehingga dirinya belum mengetahui rinci program apa saja yang akan dilakukan tahun depan.

Namun, Ineu memastikan, pengesahan RAPBD tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat mengingat waktu yang tinggal sebentar lagi. “Tidak melewati November,” kata Ineu di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Rabu (2/11/2016).

Ineu pun mengakui adanya keterlambatan dalam pembahasan RAPBD 2017. Ini dikarenakan pihaknya harus menunggu pengubahan SOTK sesuai evaluasi Kementerian Dalam Negeri, baru-baru ini.

Lebih lanjut Ineu katakan, pada 2017, pihaknya mengingatkan Pemprov Jabar terkait alih kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota. Pihaknya meminta pemprov menghitung secara pasti segala sesuatu terkait perpindahan wewenang tersebut.

“Kami minta untuk dihitung detail. Ada variable lain yang tidak bagian DAU, honor, TPP, bagaimana? Perlu dihitung betul,” katanya.

Selain itu, Ineu pun meminta pemprov agar memprioritaskan hal-hal yang menjadi kebutuhan utama masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. “Untuk murni itu harus didahulukan yang wajib,” katanya.

Tak hanya itu, pemenuhan target dalam RPJMD Jabar 2013-2018 harus menjadi fokus mengingat sisa waktu yang tinggal sebentar lagi. “Karena 2018 kan selesai (masa jabatan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar),” pungkasnya.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa memperkirakan jumlah APBD Provinsi Jabar 2017 sebesar Rp 30 triliun. Jumlah ini meningkat Rp 3 triliun dari APBD murni tahun sebelumnya.

Menurut Iwa, penambahan anggaran ini dikarenakan adanya beberapa penyesuaian terkait pengubahan SOTK sesuai arahan pemerintah pusat. Selain itu, menurutnya ada beberapa kewenangan yang diserahkan pengelolaannya ke provinsi baik dari pemerintah kabupaten/kota maupun pusat.

“(APBD) Naik 3 triliun, karena di dalamnya termasuk DAU untuk guru SMA/SMK. Sebagian pengalihan kewenangan kepada provinsi baik dari kabupaten/kota atau dari pusat,” kata Iwa di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (2/11).

Dia menyebutkan, penambahan salah satunya digunakan untuk gaji PNS yang jumlahnya bertambah seiring alih kelola tersebut. Jumlahnya diperkirakan sekitar Rp 1,6 triliun untuk gaji guru PNS.

Selain itu, jumlah APBD inipun sudah mencakup dana pemilihan gubernur (pilgub) 2018 yang prosesnya dimulai pada Agustus 2017. Namun, Iwa belum bisa menyampaikan secara rinci proyek apa saja yang menghabiskan dana cukup besar pada tahun anggaran mendatang.

Sebab, kata dia, proses pembahasan masih berlangsung di kalangan eksekutif Pemprov Jabar. “Semua masih dalam proses pembahasan yang juga dibahas lebih detail. Sekarang masih dalam tataran eksekutif yang sedang dibahas masing-masing asisten sesuai dengan kewenangannya,” kata Iwa.

Pihaknya pun masih menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri terkait pengubahan SOTK. Oleh karena itu, pihaknya sudah menyusun rancangan anggaran sebelum persetujuan SOTK baru resmi keluar mengingat waktu yang semakin mendesak untuk menetapkan APBD.

“Mengingat perjalanan APBD 2017 sudah waktunya sangat mendesak. Maka kesepahaman dan kesepakatan dengan DPRD pada saat rapat kemarin itu disepakati untuk berjalan dulu,” tuturnya.

Dia menargetkan, rancangan APBD yang diajukan Pemprov selesai pada 7 November mendatang dan akan segera diserahkan ke DPRD untuk pembahasan lebih lanjut.


Bagikan
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *