oleh

APBD Jabar 2017 Fokus Anggaran Pada Alih Kelola SMK/SMA

BANDUNG BB.Com–Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar untuk tahun anggaran 2017.

Penandatanganan persetujuan APBD Jabar 2017 dilakukan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan bersama Pimpinan DPRD Jabar saat Rapat Paripurna di DPRD Jabar, Rabu (7/12) malam.

Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, fokus anggaran pada alih kelola SMK/SMA dan perubahan kebijakan tentang Perangkat Daerah. Raperda APBD Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp 32, 429 Triliun atau meningkat sebesar 13,93 persen.

“Tentu ada penyesuaian anggaran karena ada alih kelola SMA/SMK dan SOTK ini,” ujar Ineu seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro nomor 27, Kota Bandung, Rabu (30/11/2016).

Dia menambahkan, selain mengesahkan Raperda APBD 2017, DPRD juga mengesahkan dua raperda dan menolak raperda tentang dana cadangan pilgub 2018 mendatang. Karena itu DPRD berharap agar realisasi APBD 2017 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BACA JUGA  Gubernur Jabar Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD Jabar

“Kami berharap penggunaan anggarannya lebih baik lagi realisasinya dari pengelolaan tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan, perkiraan pendapatan daerah pada APBD 2017 mengalami peningkatan sebesar 13,93% dari tahun 2016 yaitu menjadi Rp 30 Triliun. Total belanja daerah untuk penganggaran di tahun 2017 mencapai Rp 32,429 Triliun. Ini didapatkan dari hasil perhitungan perkiraan pendapatan ditambah dengan penerimaan pembiayaan. Maka volume keseluruhan APBD Jabar 2017 yaitu sebesar Rp 32,740 Triliun meningkat sebesar Rp 3,334 Triliun atau sebesar 11,34% dari target murni APBD 2016 yaitu sebesar Rp 29,406 Triliun.

“Tentu ini meningkat karena tambahan DAU untuk sejumlah PNS baru yang berasal dari Kabupaten/ Kota sebanyak 28.000, tentu ditambah dengan pembiayaan lain,” kata Heryawan.

Seperti diketahui, mulai tahun 2017 SMA/ SMK Negeri di 27 Kabupaten/Kota di Jabar akan diambil alih kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi. Dengan begitu, Pemprov Jabar akan memiliki tambahan PNS Guru sebanyak 28.000 orang.

BACA JUGA  DPRD Menilai Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dorong Pertumbuhan Produk Komoditas di Jabar

“Pengalihan kewenangan ini berakibat 28.000 PNS pindah ke Provinsi, ini jadi 2 kali lipat lebih kan, PNS Jabar kan asalnya 13.400 orang sekarang ditambah 28 ribu jadi 41.400 orang,” ujar Gubernur.

Menurutnya, penambahan ini cukup menguras anggaran sebab anggaran yang turun dari pemerintah pusat hanya DAU untuk gaji-nya saja.

“Kan mereka selain gaji butuh tunjangan, ada untuk operasional juga, kita kan harus membuat kantor-kantor baru, nanti akan dibangun tujuh UPTD,” tuturnya.

Namun begitu, Gubernur optimistis dengan pengalihan kewenangan SMA/ SMK ke Provinsi, pendidikan di Jawa Barat akan semakin membaik.

Selain mengesahkan APBD Jabar tahun anggaran 2017, dalam kesempatan ini pun telah disepakati dua Raperda Jabar ditetapkan menjadi Perda, yaitu Perda tentang Penghargaan daerah dan Perda tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan. DPRD Jabar juga telah memutuskan untuk menarik kembali Raperda Prakarsa tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018.


 

 

Komentar