BANDUNG BB.Com–Usulan anggaran yang diajukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar untuk tahun anggaran 2017 dinilai anggota Komisi V Habieb Syarief Muhammad sangat minim. 
Menurutnya, anggaran yang diajukan tersebut masih banyak yang harus dikaji sebab kurang memperhitungkan antisipasi apalagi pada 2017 sampai 2018 jumlah bencana kuantitasnya akan meningkat dan anggaran yang diajukan tidak ada perubahan.
“Ya meskipun kita tidak mengharapkan, minimal kita harus mengantisipasi apalagi kalau terjadi bencana BPBD lebih dulu akan turun kelapangan,”kata Habieb ketika ditemui disela sela rapa pengajuan anggaran untuk APBD 2017 di gedung DPRD kemarin (9/11)
Dirinya menuturkan, terjadinya bencana dimanapun kehadiran pemerintah harus paling awal sebab diperlukan langkah cepat dalam penangan dan penanggulangan korban bencana namun bila dikaitkan dengan anggaran yang diajukan BPBD saat ini dirasakannya masih sangat kecil meskipun ada instantsi terkait seperti Dinsos juga menggarkan ditambah kepedulian masyarakat sudah sangat baik namun ketergantungan akanbantuan ini jangan dijadikan andalan oleh BPBD
“Untung saja seperti terjadi bencana di Kabupaten Garut kepedulian sudah cukup tinggi sehingga masalah dana bisa tertangani dengan berbagai macam sumbangan dari masyarakat,”kata dia.
Meskipun tidak mengetahui jumlah total anggaran yang diajukan dirinya menyayangkan, penggaran untuk post bantuan makanan bagi korban bencana hanya dianggarakan 400 juta untuk satu tahun padahal tolak ukurnya dengan nilai tersebut hanya bisa digunakan untuk satu kali bencana saja bahkan untuk Kota Bandung saja bencana yang terjadi sudah 4 kali dalam setahun dan inipun belum dihitung becana didaerah lainnya.
Dirinya mengharapkan, untuk penanganan bencana Pemprov Jabar harus menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan untuk meringankan beban korban sehingga respontivitas yang dilakukan BPBD harus lebih awal dalam penanganannya.
Disinggung adanya rencana pemprov Jabar yang akan mengalokasikan anggaran tidak terduga untuk bencana dinilai kurang tepat sebab nantinya bila tidak digunakan akan menjadi Sisa Penggunaaan Anggaran (Silpa) dan sangat tidak baik bagi struktur APBD.
“Jadi menurut saya lebih baik di postkan saja langsung anggarannya agar penggunaan dan fungsinya tepat dan tidak menyalahi aturan,”pungkas dia
