oleh

Anggaran Infrastruktur Berkurang Rp 192 miliar

DPRD JABARBANDUNG BB.Com–Anggaran infrastruktur pada APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat 2016 berkurang cukup signifikan. Pengurangan tersebut mencapai sekitar Rp 192 miliar (sebelumnya diberitakan Rp 95 miliar).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady mengatakan, anggaran mitra Komisi IV secara total berkurang Rp 192 miliar lebih. Hal ini, kata dia, terungkap saat lanjutan rapat kerja pihaknya dengan sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.

“Anggaran sebesar itu setara dengan sekitar 8,5 persen dari total anggaran semula yang mencapai Rp 2,257 triliun lebih,” kata Daddy di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Kamis (29/9/2016). Daddy mengatakan, memang tidak semua mitra kerjanya ini mengalami pengurangan.

Sebab, terdapat juga OPD yang justru mengalami penambahan. “Dari sembilan mitra kerja komisi IV, ada tujuh yang mengalami pengurangan,” katanya.

BACA JUGA  Komisi III DPRD Jabar Kunker ke Kantor BJB Cabang Kota Semarang.

Menurutnya, dua mitra yang mengalami penambahan adalah BPLHD dan Biro Adbang. “BPLHD Rp 6,056 miliar dan adbang 500 juta,” ucapnya.

Adapun OPD yang mengalami pengurangan diantaranya Dinas Pemukiman dan Perumahan Rp 103,579 miliar, Dinas PSDA Rp 48,280 miliar, Dinas Bina Marga Rp 24,306 miliar, Dinas Perhubungan Rp 8,521 miliar, dan Dinas ESDM Rp 6,272 miliar. “Ada juga Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 5,046 miliar dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2,981 miliar,” katanya.

Daddy menyebut, pada umumnya pengurangan terjadi baik pada belanja langsung maupun tidak langsung. Sebelumnya, Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada APBD Perubahan 2016 ini diharapkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembangunan.

BACA JUGA  DS Menjadi Tersangka Pelaku Pembakaran Kantor Kejati Jabar

Meski terjadi pengurangan di berbagai sektor, diharapkan pelayanan kepada masyarakat bisa tetap maksimal. Daddy tidak menampik pengurangan bahkan penghilangan program bakal dilakukan untuk menyesuaikan dengan pemangkasan anggaran ini.

Sebagai contoh, kata dia, kualitas jalan provinsi akan berkurang akibat adanya pemangkasan anggaran di Dinas Bina Marga. “Program krusial yang paling besar ada di pemeliharaan jalan,” ujarnya.

Daddy menyebut, tingkat kemantapan jalan provinsi saat ini mencapai 97 persen. Dengan pemangkasan yang ada ditambah cuaca yang memasuki musim hujan, Daddy khawatir jalanan provinsi akan menjadi rusak.

Terlebih, menurutnya pengurangan anggaran ini terjadi pada seluruh Balai Pemeliharaan Jalan yang ada di Jabar. “Hampir di semua BPJ ada pengurangan, meskipun ada yang besar, ada yang kecil,” pungkasnya. (dp)

Komentar