KAYUAGUNG BBCom– Pembangunan merupakan suatu tolak ukur dalam kemajuan sebuah daerah,maka perkembangan suatu daerah dalam pembangunan, merupakan salah satu sejarah bagi pemimpin daerah itu sendiri.
Kritik ataupun saran bukan berarti ketidak senangan, namun semua itu suatu motivasi untuk menuju perubahan yang lebih baik. Dalam pemerintahan kabupaten Ogan Komering Ilir (Kab-OKI) baru baru ini menjaadi sorotan bagi aktivis 98, mereka tertarik dengan pembangunan OKI dengan selogan “membangun dari desa ke kota.”
“Kami akan menyoroti program bupati OKI yang sering di gembar kemborkan membangun desa dari kota” , ujar aktivis eksekutif muda A2PN (Aliansi Anti Perampok Negara) Suardi Cakuk di ruang lobby hotel Ariya Duta Palembang kepada BBCom mengatakan.
Menurutnya, kenerja bupati OKI selama dua tahun ini, belum bisa mendapatkan hasil yang memuaskan terutama dalam birokrasi, masih banyak kelemahan pada beberapa intansi , hasil survei yang telah kami lakukan, banyaknya PNS di intansi yang meninggalkan kantor sebelum jam kerja selesai, yang seharusnya pulang jam 16 wib. namun kenyataannya jam 13 dan 14 wib kantor pada kosong .
Dikatakanya, ini merupakan suatu kinerja yang kurang baik. belum lagi laporan masyarakat kepada kami ada berapa titik jalan pengubung antar desa yang kondisinya sudah rusak parah, seperti Lempung ,Pedamaran Timur (sepucuk) serta jalan menuju Tulung Selapan semua sudah dalam keadaan rusak, padahal jalan tersebut masih hitungan bulan selesai dikerjakan.
“Ini sudah jelas umur jalan tidak sesuai dengan perencanaan pada hal dana pemeliharaan nya Milyaran rupiah. sementara aparat hukum tutup mata”,katanya
Sekarang ini diberapa dinas telah melakukan proyek pembangunan baik itu melalui tender maupun PL (Penunjukan Langsung). “sementara laporan pada kami semuanya telah dikondisikan oleh kepala dinas masing masing intansi,” ungkap suardi
Suardi cakuk menambahkan ada berapa laporan lagi yang ada pada kami, baik itu dinas Kesehatan, BPMD, dan Dinas Pendidikan, persoalannya intensif tenaga medis dan guru serta terlambatnya intensif perangkap desa yang sampai sekarang belum dibayar, ini jelas suatu kemunduran dalam pengolahan birokrasi. Untuk itu kami selaku putra OKI akan selalu memantau, demi tercapai masyarakat sejaterah sesuai dengan amanat undang undang Dasar 1945. (erpani)
