KAB. BANDUNG BBCom – Sebanyak 200 orang yang terdiri dari 153 kelompok tani agroforestri P1, 9 kelompok tani agroforestri PO dan 36 pendamping lapangan agroforestri di Kabupaten Bandung mendapat arahan pembinaan dan pengendalian kelompok tani agroforestri program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.
Hal tersebut mengingat lahan kritis, erosi, sedimentasi dan besarnya limpasan permukaan di DAS Citarum masih menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan. Bahkan, pengelolaan lahan yang tidak bijaksana sering menjadi penyebab makin meluasnya lahan kritis, terjadinya erosi, banjir dan kekeringan.
Maka itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016 akan meningkatkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara komprehensif untuk mempercepat penanganan kondisi DAS Citarum melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
Kanit Tipidkor Polres Bandung, Ipda, Ari Reonaldo (kanan) menjadi narasumber pada pembinaan dan pengendalian kelompok tani agroforestri
Demikian dipaparkan Ketua Panitia, Entan Sofyan,BSc.F, S.Sos, M.Si yang juga Seksi Program DASHL Citarum Ciliwung Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum Ciliwung pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Antik Soreang Kabupaten Bandung, Jumat (2/12).
Menurut Entan, RHL DAS prioritas DAS Citarum Kabupaten Bandung dilaksanakan di 17 kecamatan dan 76 desa di Kabupaten Bandung dengan kegitan berupa agroforestri sebanyak 3,685 HA antara lain pembuatan PO seluas 185 HA dan pemeliharaan P1 seluas 3,500 HA. Disamping juga kegiatan sipil teknis diantaranya DAM Penahan (DPn) sebanyak 40 unit serta sumur resapan air (SRA) sebanyak 100 unit.
“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta tata aturan yang benar bagi kelompok tani dalam hal pelaporan keuangan serta penggunaan anggaran APBN,” terangnya.
Narasumber dari Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung yang diwakili Yudi (tengah)
Adapun, sambung Entan, bahan materi yang diberikan kepada peserta meliputi, mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan anggaran APBN, pencegahan tindak pidana korupsi sumber dana APBN, pengelolaan anggaran APBN serta pembinaan pengelolaan laporan keuangan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Dengan narasumber yang dihadirkan diantaranya dari Ditjen PDASHL Kementerian LHK, Inspektur Jenderal Kementerian LHK, Kajari Kabupaten Bandung serta dari Polres Bandung.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat, Ir. Budi Susatijo menyatakan dari 2015 hingga sekarang BPDAS Citarum Ciliwung telah melaksanakan kegiatan di hulu DAS Citarum melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas yaitu agroforestri dan konservasi tanah dan air.
Inpektur Jenderal Wilayah II Kemen LHK, Ir. Sumarto (tengah) serta Kepala BPDASHL, Ir. Doddy Susanto (kanan) didampingi Ketua Panitia, Entan Sofyan
“Untuk meningkatkan keberhasilan RHL secara menyeluruh maka perlu dukungan dan peran serta masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok. Oleh karena itu, upaya RHL ini menjadi salah satu pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Sesuai kebijakan Kementerian LHK 2015-2019, sambungnya, khusus Ditjen Pengendalian DASHL yaitu peningkatan pemulihan kesehatan daerah aliran sungai. Maka telah ditetapkannya bahwa DAS Citarum merupakan salah satu dari 15 DAS prioritas pemulihannya di Indonesia.
“Maka dari itu, dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan fungsi DAS yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan, maka Kementerian LHK telah memiliki program Pengendalian Kerusakan DASHL, Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,” terangnya.
Dirinya berharap, kegiatan bisa terus berkelanjutan dan menjadi kegiatan nyata dalam memperbaiki kualitas DAS dan kualitas air sungai Citarum, sehingga DAS dari hulu sampai hilir dapat berperan dan berfungsi secara optimal, bersih, sehat kaya dengan biota sungai. (ded/adv)
