DPRD Jabar Dorong Percepatan Pembangunan Di Daerah Perbatasan

13 Januari 2018 / 09:44 WIB Dibaca sebanyak: 94 kali Tulis komentar

JABAR BBCom-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hidayat Royani, SH, MH Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hidayat Rohani berharap Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) dapat terus konsisten dalam melakukan percepatan pembangunan-pembangunan strategis di daerah perbatasan dapat secara lebih baik lagi.  Ia menilai hingga sampai saat masih banyak terdapat permasalahan pembangunan di daerah perbatasan yang perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar.

“Kita melihat beberapa perbatasan misalnya di Puncak, harus mendapatkan perhatian cukup besar terutama dalam program-program pembangunan tata ruang yang lebih baik lagi. Selanjutnya di daerah Bekasi yang berkaitan dengan industri. Begitu juga di Banten, kita melihat pembangunan-pembangunan industri barunya akan saling berkaitan dengan Ibu Kota yang merupakan pusat pemerintahan dan juga pusat perekonomian” ucap Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut usai mengahadiri Acara Serah Terima Jabatan Ketua BKSP Jabodetabekjur di Pendopo Gubernur Banten, Senin (8/1/2018).

Ia pun berharap Jawa Barat maupun Banten yang bertetangga dengan DKI Jakarta dapat melakukan kerjasama di bidang pembangunan strategis terutama di wilayah perbatasan dapat lebih baik. Mengingat posisi Provinsi Jawa Barat dan Banten merupakan penyangga Ibu Kota dan memiliki kontribusi yang cukup vital.

Terkait persoalan-persoalan yang kerap muncul dalam perjalanan pembangunan di daerah perbatasan, menurutnya permsalahan tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan cara kompromi.

“Persoalan-persoalan di daerah perbatasan yang tidak terselesaikan karena ego pemerintahan yang akhirnya masalah tersebut berlarut-larut.  Kita harapakan pelbagai permasalahan di daerah perbatasan ini dapat diatasi dengan baik” katanya.

Ia pun menghimbau kepada seluruh elemen pemerintahan yang terkait dapat aktif memberikan kontribusinya, serta berkomitmen untuk menjaga dan menjalankan kesepakatan-kesepatakan yang telah dibuat oleh BPSK Jabodetabekjur.

“Harus proaktif terhadap keputusan yang telah dibuat oleh BPSK, dan komitmen terhadap kesepakan itu sendiri. Termasuk oleh Bupati dan Walikota karena mereka adalah bagian dari pemerintahan” pungkasnya.(hms/red)

Bagikan
Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *